SuarIndonesia -Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalsel di Hotel Novotel, Banjarbaru, Rabu (23/6/21).
Pembukaan rapat dihadiri Kepala Kanwil ATR/BPN Kalsel, serta Kepala Disnakertrans dan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel.
Hadir melalui platform Zoom, Safrizal menyampaikan dukungannya atas pelaksanaan program Reforma Agraria yang memasuki tahun keempat.
“Mengingat penyelenggaraan Reforma Agraria sebagai salah satu strategi nasional dalam memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat, kami Pemprov Kalsel siap berperan aktif dalam mendorong keberhasilan program ini,” tegasnya.
Mengacu pada Perpres No. 86/2018, Reforma Agraria merupakan proses restrukturisasi yang meliputi penataan aset dan penataan akses untuk kepentingan rakyat kecil.
Dalam sambutannya, Safrizal pun mengingatkan kembali tujuan penyelenggaraan reforma agraria.
“Untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah, memberdayakan masyarakat melalui akses reforma agraria, serta menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Kalsel, Alen Saputra, memaparkan, pelaksanaan Reforma Agraria di Kalsel hingga kini telah menjangkau lima kabupaten.
Antara lain Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Kotabaru.
“Pada tahun 2021 ini akan kita laksanakan di tiga kabupaten lagi, yaitu Tapin, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong,” lanjutnya.
Fokus pengadaan tanah kali ini adalah pemukiman penduduk yang termasuk ke dalam kawasan hutan.
Mengenai pengusulan hingga ditetapkan menjadi lokasi reforma agraria, Alen menjelaskan tahapannya.
“Kalau mereka termasuk ke dalam kawasan hutan, nanti mereka lapor ke KLHK. Nanti KLHK akan mensurvei mereka. Setelah itu, KLHK akan mendata kembali bersama Dinas Transmigrasi dan BPN, lalu kita ajukan ke Kementerian Kehutanan,” jelasnya.
Alen berharap, wilayah lainnya di Kalsel bisa segera menyusul sebagai lokasi Reforma Agraria.
“Semua kabupaten kota ada yang sudah mengusulkan sampai ke kementerian, ada yang tahap pendataan, ada yang masih dibahas di provinsi,” ungkapnya. (adv/RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
