DPRD KALSEL Dorong Program Rumah Layak Huni, Ribuan Unit BSPS Disiapkan 2026

- Penulis

Jumat, 24 Juli 2026 - 18:36

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aspirasi disampaikan saat konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen KP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Kamis (23/7/2026). (Suarindonesia/ist)

Aspirasi disampaikan saat konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen KP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Kamis (23/7/2026). (Suarindonesia/ist)

SuarIndonesia – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap program rumah layak huni bagi masyarakat.

Aspirasi tersebut disampaikan saat konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Ditjen KP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Kamis (23/7/2026).

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman sekaligus Pelaksana Harian Ditjen KP, Anggoro Putro, yang menyambut kedatangan Dewan “Rumah Banjar” menyampaikan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kalimantan Selatan pada 2026 mencapai 3.613 unit, meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berjumlah 96 unit.

Alokasi tersebut terdiri atas 2.312 unit di wilayah perdesaan, 710 unit perkotaan, dan 591 unit kawasan pesisir.

Alpiya mengatakan, kedatangan Komisi III untuk memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan di Kalimantan Selatan,

“Ada beberapa yang kami usulkan, diantaranya yakni rumah tidak layak huni yang ada di Kalimantan Selatan, dan memohon kepada kementerian agar bisa disupport atau didukung program-program yang ada di Perkimtan Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Baca Juga :   KOMISI III DPRD Kalsel - PUPR Memastikan Kesiapan Infrastruktur Penyediaan Air Bersih

Dirinya menambahkan, DPRD juga mendorong terjalinnya kolaborasi yang lebih kuat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, sejumlah usulan telah disampaikan dan saat ini masih memasuki tahap verifikasi,

“Mudah-mudahan nanti bantuan yang turun dari pusat ke Kalimantan Selatan bisa diakomodir semuanya usulan dari kawan-kawan semuanya tadi,” katanya.

Selain memaparkan alokasi BSPS, Kementerian juga menjelaskan progres pelaksanaan program tahun 2026 beserta tahapan verifikasi calon penerima bantuan.

DPRD Kalsel berharap seluruh proses tersebut berjalan lancar sehingga masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni di Kalimantan Selatan dapat segera menerima manfaat program pemerintah pusat. (*/HM)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

BUKA SUARA ! Pelapor Babe Aldo Merasa Terzalimi hingga Ranah Pribadi dan Apresiasi Polda Kalsel
PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung
NANIK S Deyang Diminta jadi Dewan Pengawas BGN
DIUSULKAN Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta
PERPUTARAN Dana Judol Rp40,3 T pada Triwulan I-2026
IKA UNAIR Kalsel, “Podcast” Bersama Kajati dalam Rangkaian “Tour Office”
KABID HUMAS : Penahanan Babeh Aldo Guna Proses Penyidikan, Begini Reaksi Tim Kuasa Hukum Tersangka
LAKA LANTAS, Motor-Gerobak Pedagang Makanan Ditabrak Mobil

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 18:36

DPRD KALSEL Dorong Program Rumah Layak Huni, Ribuan Unit BSPS Disiapkan 2026

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:24

FESTIVAL Kuliner Banua Berikan Dampak Positif bagi UMKM

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:35

KONTROVERSI Pelibatan Babinsa dalam Mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak Dikritik – ‘Bisa Menggerus Kepercayaan’

Selasa, 21 Juli 2026 - 20:52

DIUPAYAKAN Penerbangan Umrah Langsung ke Jeddah

Minggu, 19 Juli 2026 - 16:19

SEPAKATI Banggar DPRD Kalsel dan TAPD Pendapatan Daerah 2027 Sebesar 8 Triliun

Sabtu, 18 Juli 2026 - 21:49

PERKUAT KOMITMEN Kesejahteraan Warga, Dinsos Balangan Luncurkan Lima Inovasi Layanan

Rabu, 15 Juli 2026 - 21:17

B50 Aman Digunakan dan tidak Merusak Mesin

Selasa, 14 Juli 2026 - 20:26

MENKEU PURBAYA: Tak Akan Naikkan Tarif Pajak

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) memberikan keterangan kepada pers usai rapat koordinasi membahas peraturan presiden (Perpres) terkait ojek daring (ojol) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: Antara/Fath Putra M)

Nasional

PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung

Kamis, 23 Jul 2026 - 23:03

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: Antara/Fath Putra M)

Nasional

NANIK S Deyang Diminta jadi Dewan Pengawas BGN

Kamis, 23 Jul 2026 - 22:56

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca