SuarIndonesia – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan resmi memulai pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam rancangan tersebut, belanja daerah diproyeksikan melonjak hingga mencapai Rp 10,504 triliun.
Pembahasan diawali dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Adran, Selasa (28/7/2026), dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyampaikan bahwa perubahan anggaran ini dirancang untuk menyesuaikan target RPJMD Kalsel 2025–2029 dengan visi “Kalsel Bekerja” menuju Gerbang Logistik Kalimantan.
Selain mengevaluasi kinerja APBD hingga Triwulan II 2026, anggaran ini disiapkan untuk mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
”Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 7,733 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp 10,504 triliun.
Anggaran ini difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan SDM, dan perluasan pelayanan publik,” ujar Muhidin dalam rapat tersebut.
Menanggapi besarnya alokasi belanja daerah, Ketua DPRD Kalsel Dr. H. Supian HK menegaskan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat selama proses pembahasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif.
”Kami akan mengawal pembahasan ini secara serius agar setiap program dan anggaran benar-benar tepat sasaran, efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” kata Supian HK. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
