SOAL Alokasi Dana Desa yang ‘Imut’: 11 Kades Pupis-Katingan Curhat

- Penulis

Kamis, 8 Oktober 2026 - 21:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Ilustrasi. (st/ut/@gemini.ai)

Foto Ilustrasi. (st/ut/@gemini.ai)

SuarIndonesia — Tekanan fiskal mulai dirasakan hingga ke pemerintahan desa. Sebelas kades dari Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan mendatangi DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Kedatangan mereka untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di tengah keterbatasan anggaran.

Keluhan paling mencolok datang dari sektor pendanaan desa. Sejumlah desa mengaku mengalami penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) secara signifikan. Jika sebelumnya anggaran yang diterima bisa mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar, kini ada desa yang hanya memperoleh sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta.

Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus memangkas atau menyesuaikan berbagai rencana kegiatan. Di sisi lain, kebutuhan untuk menjalankan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, hingga menangani persoalan di wilayah tetap berjalan.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mengatakan, sebelas desa yang datang terdiri dari enam desa dari Kabupaten Pulang Pisau dan lima desa dari Kabupaten Katingan. Mereka membawa sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.

“Pada Selasa (6/10/2026) kemarin mereka menemui kami di Komisi II. Mereka menyampaikan aspirasi, pokok-pokok pikiran mereka terkait dengan permasalahan-permasalahan di kecamatan dan desa masing-masing,” ujar Nafsiah dikutip SuarIndonesia dari detikKalimantan, Kamis (8/10/2026).

Selain persoalan anggaran, para kades juga menyampaikan minimnya dukungan sarana dan prasarana untuk sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antarwilayah desa turut menjadi perhatian.

Menurut Nafsiah, kondisi geografis Kalteng yang luas membuat kebutuhan setiap desa tidak sama. Desa di wilayah pedalaman menghadapi persoalan akses dan infrastruktur, sedangkan desa yang berada di kawasan pesisir membutuhkan dukungan lebih besar untuk mengembangkan sektor perikanan.

“Dari mereka menyampaikan bahwa belum mendapatkan bantuan berupa sarana pertanian, peternakan, perikanan juga bagi yang di wilayah pesisir. Diharapkan ke depannya ini menyisir kepada mereka,” jelasnya.

Persoalan kebencanaan juga ikut dibawa dalam pertemuan tersebut. Para kepala desa menyampaikan kekhawatiran terhadap kekeringan serta kebutuhan peralatan pemadam kebakaran untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca Juga :   TIGA JAM Naik Perahu Tangani Karhutla Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah

“Ketersediaan sarana pemadam dinilai penting bagi desa-desa yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan. Ketika kebakaran terjadi, keterbatasan akses dapat membuat penanganan membutuhkan waktu lebih lama,” ujarnya.

Namun, keterbatasan anggaran desa menjadi persoalan yang dinilai paling mendesak. Dengan dana yang semakin kecil, pemerintah desa mengaku kesulitan menentukan prioritas program yang masih bisa direalisasikan.

“Salah satunya itu. Jadi ada satu desa, misalnya bisa Rp 1 miliar atau Rp 1,5 miliar, sekarang itu ada yang tersisa cuma Rp 200juta – Rp 300 juta,” ungkap Nafsiah.

Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat kepala desa harus kembali menghitung kemampuan keuangan masing-masing untuk menjalankan program sekaligus menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

“Dalam rangka itu juga mereka ini kan kebingungan, ke mana lagi mereka untuk merealisasikan program dan kegiatannya dan untuk mengatasi persoalan-persoalan di desa mereka kalau anggarannya yang sangat-sangat minimalis,” lanjutnya.

Nafsiah memahami tekanan fiskal tidak hanya dirasakan pemerintah desa. Pemerintah Provinsi Kalteng juga menghadapi keterbatasan anggaran sehingga ruang untuk memberikan dukungan tambahan kepada kabupaten dan desa turut terbatas.

Meski demikian, ia berharap keterbatasan fiskal tidak membuat pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa semakin tertinggal. Pemerintah diharapkan tetap mencari ruang kebijakan agar bantuan dapat diarahkan kepada wilayah yang memiliki kebutuhan paling mendesak.

“Jadi ini harus diupayakan ya. Kita mengimbau juga kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah supaya dengan kondisi anggaran yang seperti ini kita masih tetap bisa mengupayakan kepada asas pemerataan dan cukup berkeadilan bagi masyarakat kita,” pungkasnya. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

TERSERANG ISPA: 47 Orang Utan Diterapi Nebulizer
KARHUTLA Tak Kunjung Reda, Pelaku Diminta Ditindak
KING COBRA di Bawah Jembatan Dikira Kayu
KARHUTLA KOBAR: 6 Petugas Tumbang hingga Masuk RS
GUBERNUR AGUSTIAR Ultimatum RS Jika Persulit Warga Berobat saat Karhutla
6 SARANG Orang Utan Ditemukan di Kebun Karet
LAGI, Dua Jasad KM Virgo Transport 8 Ditemukan di Kalteng
HARI KE-20: 55 Korban KM Virgo Transport Masih Dicari, Korban Meninggal 80 Orang

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 22:08

DERBY BORNEO, Misi Bangkit Barito Putera v Persiba, Frans: ‘Haram’ Kalah di Kandang

Jumat, 9 Oktober 2026 - 00:24

KASUS KORUPSI KPP Madya Banjarmasin: KPK Panggil Direktur Sungai Danau Jaya dan Binuang Mitra Bersama Prima

Kamis, 8 Oktober 2026 - 21:31

WANTIMPRES Bentuk Rencana Enam Bidang Kerja

Kamis, 8 Oktober 2026 - 21:21

PRESIDEN Prabowo: “Saya Lihat Masa Depan Indonesia Cerah”

Rabu, 7 Oktober 2026 - 23:41

KASUS TTPU: Rita Widyasari Diperiksa KPK 6 Jam Lebih

Rabu, 7 Oktober 2026 - 21:36

FEBRIE ADRIANSYAH Didakwa Peras Saksi Jiwasraya Rp55 Miliar

Rabu, 7 Oktober 2026 - 21:16

BIAYA HAJI 2027 Ditetapkan Sebesar Rp98,4 Juta

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:54

MK: Gugatan Ijazah Gibran tidak dapat Diterima

Berita Terbaru

Foto Ilustrasi orang utan di Nyaru Menteng, Palangka Raya. (Foto: Antara/Bayu Pratama S)

Headline

TERSERANG ISPA: 47 Orang Utan Diterapi Nebulizer

Jumat, 9 Okt 2026 - 21:38

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca