PRESIDEN: Pemindahan Ibu Kota Jangan Disamakan dengan Pindah Rumah

- Penulis

Senin, 12 Agustus 2024 - 21:18

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (memberi keterangan pers di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Presiden Joko Widodo (memberi keterangan pers di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

SuarIndonesia — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses pemindahan ibu kota negara jangan disamakan dengan pemindahan rumah.

Presiden menanggapi perihal belum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pindah rumah saja kan kita itu, aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan,” kata Presiden di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (12/8/2024).

Presiden mengatakan penerbitan keppres pemindahan ibu kota tergantung kesiapan di lapangan, dalam hal ini progres pembangunan di IKN.

“Nanti kita lihat karena itu menyangkut bukan administrasi saja bukan masalah keppresnya atau perpresnya tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat,” ucap Presiden, dikutip dari AntaraNews.

Sebelumnya, Presiden mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

“Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan,” kata Presiden pada awal Juli 2024.

Presiden menegaskan bahwa dia tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap.

Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat,” ujar Presiden.

Sidang kabinet paripurna bahas IKN dan transisi pemerintahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sidang kabinet paripurna pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini membahas soal kelanjutan IKN hingga transisi pemerintahan.

Baca Juga :   PRESIDEN Boleh Ikut Kampanye Politik Pilkada

“Ya, yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN, yang kedua yang berkaitan dengan PMI (purchasing managers’ index ),” ucap Presiden di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Senin (12/8/2024).

Selain itu, sebut Presiden, sidang kabinet paripurna di IKN juga akan membahas mengenai transisi pemerintahan.

“Yang ketiga masalah yang lain-lain yang memang untuk keberlanjutan, transisi yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu saja kira-kira,” ucap Presiden.

Selain agenda sidang kabinet paripurna, Presiden mengungkapkan bahwa dia juga akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sejumlah infrastruktur di IKN.

Kepala negara mengatakan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga akan melakukan groundbreaking Istana Wapres di IKN.

“Ada groundbreaking beberapa dari investor, termasuk juga Istana Wapres akan di-groundbreaking oleh Pak Wapres,” kata Presiden.

Diketahui, Presiden Jokowi akan kembali berkantor di IKN dalam beberapa hari ke depan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama dan groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung. [*/UT]

 

 

 

 

 

 

 

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung
NANIK S Deyang Diminta jadi Dewan Pengawas BGN
DIUSULKAN Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta
KOMJAK Pantau Langsung Penanganan Perkara Febrie
SUDARYONO Dilantik sebagai Kepala BGN Gantikan Nanik
KONTROVERSI Pelibatan Babinsa dalam Mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak Dikritik – ‘Bisa Menggerus Kepercayaan’
KPK: Bupati Lombok Barat LAZ dan Dua Orang jadi Tersangka Korupsi
PENGUMUMAN Hasil Seleksi SPMB SNT 3 Agustus 2026
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:31

DIUSULKAN Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:00

IKA UNAIR Kalsel, “Podcast” Bersama Kajati dalam Rangkaian “Tour Office”

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:33

NASIB KRITIKAN Babeh Aldo Berujung Ditahan Penyidik Polda Kalsel

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:24

FESTIVAL Kuliner Banua Berikan Dampak Positif bagi UMKM

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:17

HELIKOPTER Water Bombing Dioptimalkan Tangani Karhutla

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:05

KOMJAK Pantau Langsung Penanganan Perkara Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 - 22:04

TKD BERKURANG, Anggaran Dinas PUPR Kalsel 2027 Anjlok 800 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:20

PATROLI HUMANIS Perkuat Kedekatan dengan Warga Sungai Miai Dalam

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) memberikan keterangan kepada pers usai rapat koordinasi membahas peraturan presiden (Perpres) terkait ojek daring (ojol) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: Antara/Fath Putra M)

Nasional

PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung

Kamis, 23 Jul 2026 - 23:03

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: Antara/Fath Putra M)

Nasional

NANIK S Deyang Diminta jadi Dewan Pengawas BGN

Kamis, 23 Jul 2026 - 22:56

Petugas kepolisian mengecek barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers kasus judi online jaringan internasional, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/6/2026). (Foto: Antara/Fauzan/kye)

Bisnis

PERPUTARAN Dana Judol Rp40,3 T pada Triwulan I-2026

Kamis, 23 Jul 2026 - 22:24

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca