PRESIDEN: Pemindahan Ibu Kota Jangan Disamakan dengan Pindah Rumah

- Penulis

Senin, 12 Agustus 2024 - 21:18

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (memberi keterangan pers di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Presiden Joko Widodo (memberi keterangan pers di IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

SuarIndonesia — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses pemindahan ibu kota negara jangan disamakan dengan pemindahan rumah.

Presiden menanggapi perihal belum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pindah rumah saja kan kita itu, aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan,” kata Presiden di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (12/8/2024).

Presiden mengatakan penerbitan keppres pemindahan ibu kota tergantung kesiapan di lapangan, dalam hal ini progres pembangunan di IKN.

“Nanti kita lihat karena itu menyangkut bukan administrasi saja bukan masalah keppresnya atau perpresnya tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat,” ucap Presiden, dikutip dari AntaraNews.

Sebelumnya, Presiden mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

“Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan,” kata Presiden pada awal Juli 2024.

Presiden menegaskan bahwa dia tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap.

Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat,” ujar Presiden.

Sidang kabinet paripurna bahas IKN dan transisi pemerintahan

Baca Juga :   PRESIDEN Boleh Ikut Kampanye Politik Pilkada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sidang kabinet paripurna pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini membahas soal kelanjutan IKN hingga transisi pemerintahan.

“Ya, yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN, yang kedua yang berkaitan dengan PMI (purchasing managers’ index ),” ucap Presiden di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Senin (12/8/2024).

Selain itu, sebut Presiden, sidang kabinet paripurna di IKN juga akan membahas mengenai transisi pemerintahan.

“Yang ketiga masalah yang lain-lain yang memang untuk keberlanjutan, transisi yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu saja kira-kira,” ucap Presiden.

Selain agenda sidang kabinet paripurna, Presiden mengungkapkan bahwa dia juga akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sejumlah infrastruktur di IKN.

Kepala negara mengatakan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga akan melakukan groundbreaking Istana Wapres di IKN.

“Ada groundbreaking beberapa dari investor, termasuk juga Istana Wapres akan di-groundbreaking oleh Pak Wapres,” kata Presiden.

Diketahui, Presiden Jokowi akan kembali berkantor di IKN dalam beberapa hari ke depan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama dan groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung. [*/UT]

 

 

 

 

 

 

 

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

PEMDA Diminta tidak Lengah Meski Inflasi Terkendali
KETUA KPRP: Pengangkatan Kapolri Tetap Lewat Persetujuan DPR
PRESIDEN Putuskan Pembatasan Jabatan Polri di Luar Institusi
PEMERINTAH Kaji CNG sebagai Pengganti LPG 3 Kg
GO NASIONAL Sasirangan Todak Persit Kartika Chandra Kirana PD XXII/Tambun Bungai
POLRI akan Miskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU
SKK MIGAS Temukan 13 Sumur dengan Cadangan Minyak 1 Juta Barel
ANGGOTA DPRD KALSEL Angkat Bicara Soal Keresahan Tarif Listrik Tiba-tiba “Menyengat”
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 5 Mei 2026 - 22:21

DPRD KALSEL Beri Rekomendasi LKPj 2025 dan Restui Pemekaran

Selasa, 5 Mei 2026 - 21:31

KETUA KPRP: Pengangkatan Kapolri Tetap Lewat Persetujuan DPR

Selasa, 5 Mei 2026 - 21:21

PRESIDEN Putuskan Pembatasan Jabatan Polri di Luar Institusi

Selasa, 5 Mei 2026 - 21:07

PEMERINTAH Kaji CNG sebagai Pengganti LPG 3 Kg

Senin, 4 Mei 2026 - 23:59

GO NASIONAL Sasirangan Todak Persit Kartika Chandra Kirana PD XXII/Tambun Bungai

Senin, 4 Mei 2026 - 20:04

POLRI akan Miskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU

Senin, 4 Mei 2026 - 19:55

SKK MIGAS Temukan 13 Sumur dengan Cadangan Minyak 1 Juta Barel

Senin, 4 Mei 2026 - 19:15

ANGGOTA DPRD KALSEL Angkat Bicara Soal Keresahan Tarif Listrik Tiba-tiba “Menyengat”

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca