PRESIDEN Jokowi Kagum Penataan Balikpapan Hijau dan Ramah Lingkungan

SuarIndonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekagumannya terhadap penataan Kota Balikpapan yang hijau dan ramah lingkungan dengan memerhatikan keasrian lingkungan dan kenyamanan warga.

“Pengembangan kota semestinya yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek kehijauan dan kenyamanan warganya. Saya senang Kota Balikpapan memiliki kehijauan yang sangat baik,” ujar Jokowi saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVII di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Kaltim, Selasa (4/6/2024).

Presiden Jokowi menyatakan bahwa paradigma pembangunan kota saat ini harus bergeser menuju konsep yang lebih berkelanjutan. Kota-kota yang dianggap ideal adalah yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang disabilitas, pengguna sepeda, perempuan, dan tentunya, lingkungan. “Artinya kota itu harus green, smart dan friendly,” imbuhnya.

Dikutip dari AntaraNews, Jokowi juga mengkritik penggunaan beton dan paving blok yang berlebihan dalam pembangunan kota. Menurutnya, penggunaan paving grass akan lebih menguntungkan dalam menciptakan ruang hijau.

“Ada trotoar semua menggunakan paving blok, akan lebih baik bila menggunakan paving grass agar lebih hijau,” tuturnya.

Presiden menambahkan, keberadaan pedestrian yang tidak dilengkapi dengan pohon menjadi masalah di negara tropis seperti Indonesia, yang memiliki iklim panas. “Sehingga tidak ada yang mau berjalan kaki karena tidak ada tempat berteduh,” jelasnya.

Jokowi menegaskan bahwa kehijauan harus menjadi prioritas bagi semua kota di Indonesia, dengan mencontohkan Balikpapan dan Surabaya sebagai kota-kota yang telah menerapkan konsep tersebut dengan baik. “Yang lain-lain saya tunggu,” ujar Presiden, mengajak kota-kota lain untuk mengikuti jejak mereka.

Lebih lanjut, Jokowi berbicara tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dalam proses pembangunan. IKN dirancang untuk menjadi ibu kota yang paling hijau di dunia dengan konsep kota nusa rimba.

“Betul-betul hijau kalau kita konsisten terhadap konsep awal pembangunan IKN,” ucapnya.

Jokowi menutup sambutannya dengan menekankan bahwa kota-kota yang sudah terlanjur penuh dengan gedung dan beton harus berani melakukan desain ulang dan menata ulang, bahkan jika itu berarti mengurangi beberapa bangunan untuk dijadikan taman kota. “Tidak ada jalan lain kalau sudah terlanjur,” demikian Jokowi.

Siapkan transportasi massal atasi kemacetan

Presiden Jokowi mengingatkan wali kota untuk menyiapkan transportasi umum massal guna mengatasi terjadi kemacetan seiring perkembangan di kota masing-masing.

“Wali kota harus siapkan transportasi umum massal, apabila tidak dipikirkan mulai sekarang, dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun akan datang semua kota akan macet,” jelas Presiden Jokowi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (3/6/2024).

“Saya ingatkan agar transportasi umum massal harus disiapkan karena sejumlah kota sudah mengalami kemacetan lalu lintas,” tegas dia lagi.

Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke XVII di Kota Balikpapan.

Apabila menggunakan transportasi umum massal subway Mass Rapid Transit (MRT) atau Light Rail Transit (LRT), menurut dia, membutuhkan biaya yang cukup mahal.

MRT di Kota Jakarta dibangun pertama, menelan biaya sekitar Rp1,1 triliun per kilometer, dan saat ini sudah mencapai lebih kurang Rp2,3 triliun per kilometer.

Sedangkan untuk pembangunan LRT dengan gerbong yang telah dibuat di PT PT Industri Kereta Api (INKA) menelan biaya sebesar Rp600 miliar per kilometer.

“Kereta cepat lebih murah bila dibandingkan dengan subway, yakni Rp780 miliar per kilometer,” jelasnya.

Masih ada juga transportasi umum.massal yang dinamakan Autonomus Rapid Transit (ART) atau kereta otonom tanpa rel, lanjut dia, tetapi menggunakan magnet dan ART bisa satu hingga tiga gerbong, jauh lebih murah.

Diharapkan apabila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu, agar melakukan komunikasi dengan Menteri Perhubungan untuk membangun moda transportasi umum massal itu.

“Anggaran pembangunan transportasi umum massal bisa dibagi 50 persen APBD dan 50 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” demikian Jokowi. [*/UT]