SuarIndonesia – Rapat Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) Tahun 2025, pada Senin (26/5/2025)
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kajati Kalsel) Rina Virawati, .H, MH., memimpin langsung pelaksanaan berlangsung di Aula Kantor Kejati dihadiri para Asisten, Koordinator, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, serta seluruh jajaran pegawai.
Kegiatan juga dilaksanakan secara online via zoom diikuti Kejaksaan Negeri se- Kalsel.
Pra Musrenbang merupakan bagian penting dari siklus perencanaan tahunan institusi, yang bertujuan untuk menyelaraskan program kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Pentingnya sinergi dan partisipasi aktif seluruh elemen dalam menyusun rencana kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung mencapaian zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tekan Kajati Kalsel.
Ia harapkan seluruh jajaran secara proaktif dan bertanggung jawab dalam merumuskan rencana kerja dan anggaran yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
Khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Seluruh hasil pembahasan dan masukan yang diperoleh dalam forum akan menjadi dasar penyusunan dokumen rencana kerja Kejati Kalsel Tahun 2025.
Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan Republik Indonesia.
Melalui Pra Musrenbang ini, diharapkan terwujud kesamaan persepsi dan komitmen seluruh jajaran dalam mendukung
terciptanya perencanaan program dan kegiatan yang terukur, terarah, dan berbasis pada
kebutuhan riil penegakan hukum serta pelayanan publik.
Selain itu, hasil perencanaan yang disusun mampu memperkuat kinerja kelembagaan secara menyeluruh, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mendorong akselerasi pencapaian target reformasi birokrasi,
Khususnya tekan Kajati dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Dengan semangat kolaborasi, integritas, dan tanggung jawab, besar harapan agar dapat terus menjadi institusi penegakan hukum yang profesional, modern, dan berorientasi pada keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.,” tutup Kajati. (*/ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
