SuarIndonesia — Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), meningkatkan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmasawas) Perikanan dalam upaya mencegah penangkapan ikan ilegal (ilegal fishing) di wilayah perairan setempat.
“Kami terus melakukan berbagai upaya, yang salah satunya melalui koordinasi, pembinaan masyarakat terutama pokmasawas setempat, dalam mengawasi sumber daya perikanan di Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu,” kata Kepala Dinas Perikanan Kota Palangka Raya, Indriarti Ritadewi di Palangka Raya, Kamis (24/7/2025).
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif menjaga kelestarian perairan, terutama pada musim kemarau, yang rawan terjadi praktik penangkapan ikan secara ilegal.
Indriarti mengatakan pengawasan terhadap sumber daya perairan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban bersama masyarakat.
“Kita semua memiliki peran dalam menjaga kelestarian sungai dan danau, karena dampaknya kembali kepada kita sendiri,” kata Indriarti, dilansir dari ANTARANews.
Musim kemarau, lanjutnya, sering menyebabkan penurunan permukaan air sungai dan danau, sehingga aktivitas masyarakat dalam mencari ikan meningkat.
Situasi ini, lanjutnya, kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penangkapan dengan cara yang merusak, seperti menggunakan setrum, racun, atau bahan peledak.
“Di sinilah peran penting pokmaswas dan masyarakat secara umum untuk mengawasi lingkungan sekitar. Penggunaan alat tangkap ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga merusak habitat ikan dan menurunkan produktivitas perikanan jangka panjang,” ucapnya.
Indriarti juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergoda oleh hasil instan dari praktik ilegal fishing. Ia menyebut kerusakan ekosistem akan berdampak langsung pada berkurangnya sumber penghidupan nelayan dan masyarakat lokal.
“Kalau sumber dayanya habis, yang pertama merugi adalah masyarakat itu sendiri. Maka mari kita pelihara alam kita dengan bijak dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Pihaknya akan terus membina dan memperluas jangkauan kelompok pengawas di wilayah-wilayah strategis, sembari membangun kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah kelurahan, tokoh adat, serta aparat penegak hukum.
“Keberhasilan pengawasan berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh kolaborasi. Pokmaswas adalah garda depan, tetapi peran aktif warga, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sangat menentukan,” katanya menambahkan. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
