PERAN KEAMANAN Siber Mengurangi Risiko Tindakan Cybercrime pada Pelayanan Publik

SuarIndonesia -DEWASA ini, peran Teknologi Informasi dan Komunikasi berhasil menguatkan invonasinya dalam mendigitalkan berbagai sektor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi global.

Masyarakatpun bertambah cerdas dan bersikap kritis, tentu saja mereka akan menuntut transformasi birokrasi pemerintahan agar semakin canggih. Melalui E – Government, pelayanan publik pada instansi Pemerintah terus ditingkat untuk menghasilkan pelayanan yang efektif, efisien akurat, dan mutu.

Sebagai perwujudan Smart Province setiap penyelenggara pelayanan
publik harus menjalankan prinsip – prinsip pelayanan yang bertanggung jawab atas ketersediaan, dan menjamin kerahasiaan informasi yang mengadung data pribadi milik khayalak publik.

Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik.

Bercermin pada fenoma yang terjadi seperti ; kasus web defacement, pencurian data indentitas pribadi, malware, Credit Card Fraud (carding), ATM Skimming, dll. Dalam konteks

Ini diharapkan setiap penyelenggara pelayanan harus mengutamakan keamanan siber dengan mengamankan infrastruktur vital yang dimiliki sesuai dengan amanat Perpres 82 Tahun 2022 tentang Infrastruktur Informasi Vital.

Adapun langkah – langkah strategis yang dilakukan yakni; melakukan pendeteksian terhadap kemungkinan terjadinya serangan siber, melakukan peningkatan kualitas pengamanan siber, memaksimalkan fungsi tim siber, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta meningkatkan kesadaran keamanan sibe.

Untuk mewujudkan tujuan utama pengamanan informasi pada pelayanan publik yaitu menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan akses
terhadap data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan publik. (*)

Winda Andrini Wulandari, S. Kom, M. Kom, CEH, CITAP, Akademisi dan Praktisi IT dan Digital Forensik