SuarIndonesia — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menilai penulisan sejarah Indonesia, yang saat ini berjalan, tidak mungkin merangkum seluruh kejadian.
Dia beralasan ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar para sejarawan untuk memilih peristiwa-peristiwa tertentu masuk dalam kompendium buku sejarah nasional.
“Dalam penulisan sejarah, tidak mungkin merangkum seluruh kejadian. Ada gak dalam tulisan sejarah Indonesia yang pernah ditulis bahwa kita dahulu di masa Jepang, pimpinan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) menyediakan PSK (pekerja seks komersial) terhadap tentara Jepang? Ada enggak tulisan sejarah itu? Kejadian enggak? Kejadian,” kata Hasan Nasbi memberikan contoh saat berbicara dalam acara diskusi bersama mahasiswa di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Hasan melanjutkan peristiwa semacam itu tidak masuk dalam buku sejarah nasional karena ada pertimbangan matang dari para sejarawan sehingga memutuskan demikian.
“Penulisan sejarah pasti ada pertimbangan matang. Ada kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa untuk mempelajari sejarah ini. Untuk apa? Memetik pelajaran masa lalu, dan membesarkan bangsa kita di masa yang akan datang,” katanya saat sesi tanya jawab dalam acara diskusi PCO Goes to Campus.
Dalam kesempatan yang sama, Hasan kemudian mengajak seluruh pihak untuk bersabar dan menyerahkan penulisan sejarah Indonesia versi termutakhir itu kepada para sejarawan.
Ia yakin para sejarawan yang saat ini terlibat dalam proyek penulisan sejarah Indonesia bekerja sesuai kompetensinya, dan tidak akan menggadaikan profesionalisme serta integritas mereka. Para sejarawan yang terlibat dalam penulisan itu, Hasan menyebut, merupakan para ahli yang menyandang titel profesor, dan telah menyelesaikan studi tingkat doktor bidang sejarah.
“Orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka, untuk hal-hal yang tidak diperlukan,” kata Hasan, sebagaimana dilansir dari AntaraNews.
Penulisan sejarah Indonesia versi mutakhir merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kebudayaan, yang dipimpin oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon. Proyek penulisan itu, yang dikerjakan oleh 100 lebih sejarawan di Indonesia, ditargetkan rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 RI yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus.
Dalam prosesnya, penulisan sejarah versi terbaru itu pun menerima sorotan publik, terutama setelah adanya komentar pribadi Fadli Zon mengenai tragedi perkosaan massal saat huru-hara Mei 1998. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
