SuarIndonesia – Pemerintah daerah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan berkali-kali untuk aplikasi, terlebih beberapa aplikasi fungsinya kurang lebih sama.
Seperti jumlah dana pengembangan IT pada Diskominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 sebesar Rp28,9 miliar.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap meminta atensi gubernur, walikota, dan bupati dalam integrasi beragam aplikasi dan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kalimantan Selatan.
“Membangun aplikasi itu tidak sederhana, pasti ada penelitiannya dulu, setelah itu ada proses pengembangan yang tidak sebentar.
Selesai dikembangkan pun, aplikasi juga masih perlu dipelihara dan menggunakan sumber daya waktu dan biaya yang tidak sedikit,” katanya di Banjarbaru (18/7/2022).
Rudy menjelaskan, salah satu penyebab banyaknya aplikasi di Pemerintah Daerah adalah masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) mengembangkan aplikasi sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan sesaat.
“Pengembangan aplikasi mandiri oleh OPD ini biasa dikenal dengan istilah end-user development, yang memang dikenal lebih cepat proses pengembangannya dan memenuhi kebutuhan sesaat pengguna itu sendiri,” ujarnya.
Akan tetapi, sebut dia, model pengembangan mandiri tersebut memiliki kelemahan pada pengendalian, keamanan, dan keselarasan dengan sistem lainnya.
“Tidak dapat dipungkiri, pengembangan mandiri akan menghasilkan banyak aplikasi yang mirip dan tumpang tindih fungsinya karena para pengembang tidak berkoordinasi,” ungkapnya.
Menurut Rudy, hal ini berdampak pada pemborosan uang rakyat. Ke depan Rudy meminta kepala daerah membuat kebijakan pengembangan aplikasi secara terpusat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi, termasuk menyiapkan Data Center.
Dengan demikian, pemeliharaan dan keamanan informasi lebih terjamin.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
