SuarIndonesia – Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin langsung angkat bicara terkait kasus perekrutan petugas penyapu jalan ilegal.
Ia menjelaskan bahwa oknum ASN DLH yang berinisial I tersebut sudah tiga pekan tidak masuk kantor. Ia dilaporkan bekerja dari rumah.
“Kita sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan dan secara lisan menjanjikan sanggup membayar utang piutang sesuai dengan kuitansi,” ungkapnya Kamis (3/12/2020) siang.
Menurut Marzuki, yang bersangkutan menganggap ini adalah perkara utang piutang. Karenanya, I akan diikat dengan sebuah perjanjian berupa surat pernyataan tertulis.
“Dia datang kita panggil dan akan ditandatangani setelah yang bersangkutan hadir ke kantor,” ucapnya.
Dirinya meminta I secepatnya datang ke kantor. Pasalnya panggilan pertama pada 30 November lalu tak digubris oleh I.
“Alasannya sih katanya sakit,” bebernya.
Kemudian, pihaknya telah melakukan pemanggilan yang dijadwalkan pada 6 Desember mendatang. Jika masih tak hadir, DLH akan menyeret kasus I ke Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin ASN.
Sanksi yang mengintai mulai dari penurunan pangkat, penundaan gaji, hingga pemecatan.
Yang sudah berjalan, kata Marzuki, tunjangan kinerja I telah dihentikan. Itu lebih karena I lama tidak masuk kerja.
DLH Banjarmasin sendiri memiliki lebih dari 1.000 petugas kebersihan. Semuanya, kata dia, tidak ada yang tak menerima gaji.
Dirinya juga membantah adanya praktik gadai pekerjaan, maupun menjual lahan untuk dijadikan bisnis.
Marzuki memastikan I bergerak atas inisiatifnya pribadi, dan bertindak di luar tanggung jawab dan pengawasan seluruh pimpinan DLH Banjarmasin.
“Keuntungan pribadi dan tidak ada selain itu,” ujarnya.
DLH, kata Marzuki, belum bisa memastikan total kerugian akibat ulah I. Sejauh ini pihaknya masih mendata jumlah petugas kebersihan yang tertipu.
Sementara itu, Sekertaris DLH Kota Banjarmasin, Zauhar Arif menjelaskan, bahwa untuk kasus pidananya, akan diserahkan oleh pihak aparat kepolisian karena merupakan delik aduan.
“Kita hanya memproses status kepegawaiannya,” timpal Zauhar Arif, Sekretaris DLH Banjarmasin.
Tak hanya orang luar, pegawai di lingkungan DLH ternyata juga menjadi korban modus penipuan oknum yang bersangkutan.
Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang dialami 5 orang pegawai di DLH mencapai ratusan juta rupiah.
Modusnya macam-macam. “Pinjam nama untuk pinjaman di koperasi, pinjam uang, dan bisnis tambak ikan,” tuntas Mukhyar, Kepala DLH Banjarmasin.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
