Suarindonesia – Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin Abdul Fatah menyatakan pihaknya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan bagi perempuan.
MK kemarin mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan bagi perempuan. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.
Dalam Islam, seorang perempuan diperbolehkan untuk menikah setelah dirinya akil balig yang ditandai dengan haid. Haid bagi perempuan bisa datrang pada usia di bawah 16 tahun.
“Boleh saja undang-undang membatasi usia menikah pria sekian tahun perempuan sekian tahun, boleh saja. Enggak bertentangan kok,” ujar Hasanuddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (14/12).
“Jadi kalau muslim kan dapat menikah ketika sudah akil baligh tapi tidak mesti menikah. Boleh artinya lampu hijau tapi sejauh mana kemaslahatan menikah ketika sudah baligh itu,” ucapnya.
Menurut dia tujuan dari menikah adalah untuk membina dan membentuk generasi baru. Untuk membentuk itu diperlukan kematangan fisik dan mental dari pasangan. Putusan MK, ucap dia, telah mempertimbangkan hal itu.
“Kalau ketika masih 10 tahun perempuan sudah haid, kan kalau 10 tahun itu belum siap berkeluarga. Nikah itu kan esensinya membina membentuk keluarga generasi baru yang fisik mentalnya siap berkeluarga,” ucapnya.
Hassanudin menyarankan usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20 tahun. Di usia itu, ujarnya, perempuan secara fisik dan mental sudah siap untuk membina hubungan rumah tangga.
“Mungkin minimal 20 wanita 25 pria idealnya segitu usianya sudah matang fisik dan mentalnya membina keluarga sejahtera berkualitas,” kata Hasanuddin.
Ketentuan tentang batas usia perkawinan digugat sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan.
Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.
MK menilai beleid tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak.
Dalam putusan itu MK menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal batasan usia seorang perempuan untuk menikah. DPR diberi waktu tiga tahun untuk merevisi aturan tersebut. Selama kurun itu, aturan lama tetap berlaku. (CNNIndonesia/RA)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
