SuarIndonesia — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meningkatkan status keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari kejadian menonjol menjadi kejadian fatal.
“Kami telah meningkatkan status, kasus keracunan bukan lagi kejadian menonjol, melainkan kejadian fatal, karena ini menyangkut nyawa dan kondisi kesehatan seseorang,” katanya dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, kesehatan, kondisi keamanan, dan nyawa seorang anak yang selama ini dirawat dan dijaga oleh anggota keluarganya menjadi penting.
“Kasus keracunan di Semarang, Jawa Tengah, kami harapkan menjadi yang pertama dan terakhir semenjak saya menjadi kepala badan ini. Setiap ada kasus keracunan, maka sanksi tegas kita berlakukan, pertama, dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kami tangguhkan sambil kita investigasi hasil laboratoriumnya dengan Dinas Kesehatan setempat,” ucap Sudaryono.
Kemudian BGN akan mengevaluasi permasalahan apa yang ada di SPPG tersebut, baik dari segi standar higienisnya yang tidak tercapai atau kasus lain yang menyebabkan standar keamanan tidak dipenuhi.
“Apakah memang standar higienisnya tidak tercapai atau apa, termasuk investigasi ke dalam pada karyawan atau pegawai yang bekerja di situ, khususnya yang paling bertanggung jawab itu kepala SPPG-nya,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan untuk dapur-dapur MBG yang ditangguhkan, maka kepala SPPG-nya akan otomatis dicopot, sambil BGN menginvestigasi apakah terjadi kelalaian atau unsur-unsur lainnya.
“Kami lihat apakah ini kelalaian atau ada unsur-unsur lainnya, kami investigasi lebih lanjut, dan menjadi pertimbangan kami mengambil keputusan berikutnya apakah perlu dipecat atau perpanjangan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-nya tidak dilanjutkan,” ucap Sudaryono.
Ia menegaskan BGN memberlakukan nol toleransi pada setiap status keracunan karena menyangkut nyawa dan kondisi kesehatan para penerima manfaat.
“Kami ingin setransparan mungkin dan menyediakan informasi kepada publik seluas-luasnya, termasuk orang tua, guru, Dinas Pendidikan, bahwa anaknya diberi menu apa oleh negara, kandungan gizinya seperti apa, menu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, Insya Allah ke depan bisa nyambung dengan CCTV-nya untuk menimbulkan rasa nyaman pada guru dan orang tua,” ujar Sudaryono.
Copot kepala SPPG yang dapurnya ditangguhkan
Sementara itu, dilansir dari Antara, Sudaryono menegaskan langsung mencopot kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dapurnya ditangguhkan atau terkena suspend.
“Dapur yang di-suspend, kepala SPPG-nya kami copot, kami lihat apakah ini kelalaian atau ada unsur-unsur lain, maka kami investigasi lebih lanjut, dan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan berikutnya apakah perlu dipecat atau perpanjangan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-nya tidak dilanjutkan,” ujar Sudaryono.
Kepala BGN menyebutkan hingga kini dirinya telah mencopot 137 kepala SPPG, 49 orang diantaranya di Jawa Barat, 26 orang di Lampung, 11 orang di Jawa Timur, 10 orang di Sumatra Utara, 10 orang di Banten, dan lima orang di Jawa Tengah.
“Termasuk yang kemarin di Semarang dan menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” ucap Sudaryono.
Selain menyebabkan kejadian fatal atau keracunan MBG, para kepala SPPG juga dicopot karena tindakan indisipliner yang dilakukan di dapur-dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini ada yang karena keracunan, phising, dia berwenang mencari uang kemudian mengaku kena scam (penipuan), uangnya hilang dan lain sebagainya, kami berhentikan dan dapurnya kami tangguhkan,” katanya.
Ia menegaskan BGN memberlakukan nol toleransi pada setiap status keracunan karena menyangkut nyawa dan kondisi kesehatan para penerima manfaat. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
