SuarIndonesia — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melaporkan sejumlah masalah pedesaan kepada DPR. Salah satu yang disampaikan yakni terkait kondisi desa di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tertinggal karena berada di tengah hutan.
Awalnya Yandri menyampaikan data desa masuk kawasan hutan. Ada 3.000 desa yang termasuk kriteria tersebut.
“Data kami sekarang hampir 3.000 desa itu masuk dalam kawasan hutan, artinya desanya kawasan hutan semua. Bayangkan ini, Pak Dasco (Sufmi Dasco Ahmad, Red), desanya penduduknya ada, KTP-nya ada, ikut pemilu, tapi desanya kawasan hutan semua,” ujarnya dalam rapat audiensi bersama Pimpinan DPR dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Ruang Rapat Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (24/9/2025).
Kondisi tersebut membuat penduduk kesulitan untuk menggarap lahan di sekitarnya. Mendes Yandri mencontohkan apa yang terjadi di Bogor. Ada 4 orang yang ditangkap karena menggarap tanah di desa kawasan hutan tersebut.
“Mereka nggak bisa ngegarap apa-apa, kalau garap ditangkap. Sudah empat orang yang ditangkap,” ujarnya dikutip SuarIndonesia dari detikKalimantan.
Selain itu, ada 16.000 desa yang juga berimpit dengan hutan. Desa-desa tersebut menjadi tertinggal karena tidak ada pembangunan jalan hingga sarana kelistrikan. Salah satunya di Tanah Laut.
“Kenapa? Listrik nggak bisa masuk. Karena PLN nggak berani masuk, karena itu kawasan hutan. Ada di Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan, sampai hari ini nggak punya jalan Pak, dua desa,” bebernya.
“Kenapa? Dari jalan raya menuju desa itu, ini kawasan hutan, tidak boleh dibangun. APBD nggak berani masuk, tadi kata Pak Nusron (Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Red) takut dianggap korupsi. APBN juga nggak berani masuk,” lanjutnya.
Menurut Yandri, sejauh ini ada sekitar 25 juta orang penduduk yang terdampak status kawasan hutan ini. Selain kesulitan dalam menggarap lahan, warga juga tidak mendapat infrastruktur yang memadai. Hal ini berpengaruh ke berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.
“Jadi hampir 25 juta orang yang tersasar akibat masuk dalam kawasan hutan ini. Dan rata-rata mereka miskin, karena tidak punya infrastruktur dasar, pendidikan dasar, dan lain-lain,” tegasnya.
Oleh karena itu, Yandri mendorong adanya penyelesaian secara komprehensif mengenai persoalan-persoalan yang muncul. Dia meminta agar desa-desa itu dikeluarkan dari kawasan hutan.
“Mungkin kami usulkan di forum yang terhormat ini, dengan kepiawaian, Prof Dasco, saya kira perlu kita mengambil langkah taktis strategis sehingga terutama desa, Pak,” tuturnya. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
