Suarindonesia – Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyoroti kondisi bangsa Indonesia yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya, Rizieq menilai sistem utang dalam ekonomi menghancurkan ekonomi rakyat kecil alias ‘wong cilik’.
Hal itu diucapkan Rizieq melalui rekaman suara yang diperdengarkan di Reuni Aksi 212. Ceramah Rizieq itu mengkritik sejumlah masalah yang terjadi sepanjang era pemerintahan Jokowi-JK sejak 2014.
“Pemberhalaan ekonomi neolib berdasarkan sistem utang ribawi yang telah mengundang ‘penjajah asing’ yang kejam dan ganas serta bengis sehingga menghancurkan perekonomian rakyat jelata,” kata Rizieq, Minggu (2/12).
Menurutnya, hal itu juga membuat orang kaya semakin kaya, sedangkan orang miskin kian miskin.
Perekonomian jenis itu juga dianggap berimbas pada lapangan kerja serta mata uang rupiah yang terus merosot.
“Lapangan kerja dijarah asing, nilai mata uang terus merosot, pasar rakyat dilibas habis oleh konglomerat hitam. Bahkan ‘wong cilik’ kini mulai banyak kelaparan dan kekurangan gizi,” kata Rizieq.
Selain sistem ekonomi yang membuat ‘wong cilik’ sengsara, Rizieq juga menyinggung soal pembiaran penodaan dan penistaan agama, ketidakadilan, kemaksiatan, dan kebohongan serta hoaks.
Oleh karena itu, Rizieq lantas meminta umat Islam untuk membuat perubahan dengan menyerukan dilarang memilih calon presiden dan calon legislatif yang diusung oleh partai penista agama.
Diketahui, pemerintahan Jokowi mencatatkan total utang mencapai Rp4.416 triliun, naik sekitar Rp1.815 triliun dari posisi September 2014.
Berdasarkan data APBN Kita edisi Oktober, utang pemerintah naik 14,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp3.886 triliun.
Utang tersebut masih didominasi Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp3.593,26 triliun, naik 14,85 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ia membenarkan utang memang meningkat. Tapi, dia mengingatkan pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang cenderung negatif.
Pada 2015, pertumbuhan pembiayaan APBN lewat utang mencapai 49 persen. Angka ini turun drastis jadi negatif 9,7 persen pada 2018.
Selain itu, dia meyakini pengelolaan utang dilakukan dengan hati-hati. Hal itu tercermin dari penyaluran utang untuk kegiatan produktif, antara lain pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan perbaikan program pendidikan dan kesehatan.(CNNIndonesia/RA)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
