SuarIndonesia– Gelombang protes mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyambangi Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (15/1/2026) sore.
Mereka menolak keras wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.
Massa aksi baru diterima masuk ke ruang rapat paripurna sekitar pukul 17.25 WITA oleh anggota DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bahri.
Dalam orasi dan dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama, dengan poin krusial menolak “pembajakan” kedaulatan rakyat.
“Wacana Pilkada melalui DPRD adalah bentuk pembajakan kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak boleh ditarik mundur ke masa lalu,” tegas salah satu orator di hadapan anggota dewan.
Ketegangan sempat mewarnai aksi akibat ketidakhadiran Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. Presiden Mahasiswa STIH Sultan Adam Banjarmasin, Rizki, menyayangkan tidak ada pimpinan dewan yang memicu gesekan antara massa dengan aparat pengamanan di lapangan.
Selain isu Pilkada, mahasiswa juga membawa beberapa poin tuntutan lain, di antaranya:
Penyetopan tindakan represif aparat terhadap aktivis. Pembebasan pejuang demokrasi tanpa syarat. Penolakan status Taman Nasional Pegunungan Meratus.
Sementara itu tanggapan anggota DPRD Kalsel Rosehan Noor Bahri menyatakan apresiasinya terhadap peran aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah. Namun, ia mengimbau agar penyampaian pendapat tetap dilakukan dengan cara yang santun.
Meski sempat ada penolakan berdialog dengan Rosehan karena dianggap bukan representasi unsur pimpinan, massa akhirnya sepakat melakukan audiensi yang berakhir kondusif dan massa membubarkan diri pukul 18.00 WITA sesuai batas waktu yang disepakati. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
