SuarIndonesia – Mantan Ketua Umum KONI Banjarmasin dan Sekretarisnya duduk ‘di kursi pesakitan’ Pengadilan Negeri Tindak Pidana Koropsi (PN Tipikor), Rabu (14/10/2020).
Itu sidang perdana terdakwa dugaan korupsi dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Banjarmasin.
Mereka adalah Drs Djumaderi Masrun, mantan Ketua Umum KONI Banjarmasin dan Sekretarisnya, Drs Widharta Rahman.
Keduanya dalam dakwaan diduga tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan hibah senilai Rp 2 Miliar lebih.
JPU, M Irwan, dalam persidangan memang terdapat unsur kerugian negara di kisaran angkla Rp 2 miliar lebih, tetapi yang digunakan kedua terdakwa masing masing Djumaderi diangka Rp500 juta dan Widharta di kisaran angka Rp50 juta.
“Sedangkan kerugian negara Rp2 miliar lebih tersebut berdasarkan perhitungan BPKP,’’ beber Irwan kepada wartawan.
Jjumlah persisnya Rp2,1 miliar, berdasarkan penyidikan ada anggaran yang tidak sesuai serta pertanggungjawabannya.
Sedangkan pemakaian yang riil digunakan kedua terdakwa adalah Rp500 juta dan Rp50 juta.
“Tapi tentunya akan kita lihat di proses persidangan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan dakwaan,’’ tambah Irwan.
Sementara penasihat hukum kedua terdakwa Dr Marudut Tambubolon SH MH, sengaja tidak melakukan eksepsi terhadap kedua kleinnya.
Karena proses persidangan dinilai sudah sesuai ketentuan, maka majelis hakim yang dipimpin hakim Jamser Simanjuntak dengan didampingi Fauzi dan A Gawi, meminta kepada JPU pada sidang mendatang sudah mengajukan saksi-saksi.
Dr Marudut Tambubolon SH MH
Kedua terdakwa yang disidang secara terpisah tersebut dengan dakwaan yang sama. Kedua terdakwa dalam proses persidangan menjalani tahanan kota.
Perbuatan keduanya, JPU mendakwa keduanya melanggar pasal 2 jo pasal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primairnya.
Sedangkan dakwan subsidair kedua terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
“Yah kita lihat saja nanti alur dari persidangan, dan kita juga punya bahan yang akan disampaikan nantinya,” tambah Marudut (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
