LKPj Tanggungjawab Secara Politis di Fraksi, Kalau Teknis Baru Komisi

LKPj Tanggungjawab Secara Politis di Fraksi, Kalau Teknis Baru Komisi

SuarIndonesia – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah di DPRD Kalsel kedepan diharapkan cukup dilakukan satu panitia khusus (pansus) saja.

Hal ini dikemukakan anggota Komisi III DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad dalam rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap penyampaian rekomendasi empat Pansus Kepala Daerah akhir TA 2020, Rabu (28/4/2021).

Menurut Hasanuddin LKPj lebih efektif dibahas satu pansus mengingat pertanggungjawabannya adalah fraksi-fraksi DPRD Kalsel.

“LKPj tanggungjawab secara politis di fraksi, kalau secara teknis baru komisi,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui dalam melakukan pembahasan LKPj kepala daerah dewan membentuk empat pansus sesuai anggota yang duduk di komisi-komisi DPRD Kalsel.

Artinya, fraksi tidak terlibat dalam prosesnya padahal kata Hasanuddin pertanggungjawaban pembahasan tersebut sifatnya politis bukan teknis.

“Saat ini LKPj kita merupakan rekomendasi komisi untuk dihimpun menjadi rekomendasi dewan,” ucapnya.

Anggota dari Fraksi Golkar ini berharap masukan tersebut dapat dipertimbangan pimpinan dewan agar pada pembahasan LKPj selanjutnya, cukup satu Pansus membahas yang diisi oleh fraksi- fraksi dewan.

“Hal ini sudah diterapkan daerah lain seperti Jawa Timur, rekomendasi LKPj dari fraksi,” katanya. (HM)

 121 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: