SuarIndonesia — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia akan dipenuhi dengan produk pangan lokal melalui peran aktif Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini telah membentuk 80.081 koperasi desa dalam satu tahun masa pemerintahan, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Astacita dan kedaulatan pangan nasional.
Ferry, dalam keterangan pers Kemkomdigi di Jakarta, Senin (20/10/2025), menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang tidak hanya untuk menjual kebutuhan pokok, tetapi juga pengumpul hasil pangan lokal seperti gabah, beras, sayuran, buah dan produk pertanian lainnya.
Produk-produk tersebut akan dipasarkan secara efisien dan diarahkan untuk mengisi gudang Bulog dengan komoditas dalam negeri.
“Koperasi akan menjadi pengumpul hasil pangan lokal. Gabah, beras, sayuran, buah dan produk pertanian lainnya dapat dikumpulkan dan dipasarkan dengan lebih efisien. Ini akan memenuhi Gudang Bulog dengan produk dalam negeri,” ujar Ferry.
Ferry menyebut sebanyak 80.081 koperasi telah memiliki legalitas penuh, dan lebih dari 65 persen di antaranya telah memasuki fase operasional aktif di berbagai sektor, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, pengelolaan hasil pertanian, hingga layanan kesehatan desa.
Ia menyebut sebagian besar koperasi telah membuka gerai desa dan gudang distribusi, berfungsi sebagai penyalur bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, pupuk bersubsidi, serta LPG 3 kilogram.
Selain itu, 20.000 koperasi kini juga berperan sebagai offtaker hasil produksi petani dan nelayan, memasarkan produk pertanian dan perikanan ke pasar regional dan nasional.
“Koperasi ini bukan sekadar toko kelontong. Mereka akan dilengkapi teknologi untuk meningkatkan kualitas produk, seperti mesin pengering gabah untuk padi atau control atmosphere storage untuk sayuran dan buah-buahan,” tutur Ferry dilansir dari AntaraNews.
Tak hanya itu, program ini juga diproyeksikan dapat menciptakan lapangan kerja yang signifikan.
Ferry menyebut setiap koperasi akan membutuhkan pengawas, pengurus dan pengelola sekitar 10 hingga 20 orang. Dengan jumlah 80.081 koperasi maka sekitar 1,6 juta orang akan terlibat dalam kegiatan produktif di pedesaan.
“Ini adalah strategi untuk menghentikan urbanisasi masif. Ketika desa memiliki lapangan kerja, masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke kota menjadi pekerja sektor informal,” ujarnya.
Untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan profesional, Kementerian Koperasi menggandeng Kejaksaan Agung melalui aplikasi Jaga Desa. Kemenkop juga telah menyiapkan 8.000 asisten bisnis dan modul pelatihan bagi pengurus koperasi untuk memastikan setiap koperasi memahami model bisnis yang diterapkan.
Ferry mengakui bahwa implementasi program ini memerlukan waktu dan kesabaran. Sejumlah tantangan teknis seperti tingkat literasi digital masyarakat desa yang masih rendah perlu diatasi secara bertahap.
Namun, dia optimistis dalam satu hingga dua tahun ke depan, manfaat dari program ini akan mulai terlihat nyata. Desa akan memiliki aset baru, masyarakat akan mendapat penghasilan tambahan, dan pertumbuhan ekonomi akan terdistribusi lebih merata.
“Ini adalah kesempatan sejarah untuk menyelesaikan masalah mendasar desa setelah 80 tahun merdeka,” kata dia. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
