KontraS: Jokowi dan Prabowo Sama Pelanggar HAM

KontraS mengungkapkan kedua kandidat capres di pilpres 2019 adalah pelanggar HAM. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Suarindonesia – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut kedua calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, yang tengah berkontestasi adalah pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kalau melihat komposisi kedua calon soal penyelesaian HAM baik Jokowi maupun prabowo bisa dikategorikan pelanggar HAM karena tidak ambil langkah apa pun dalam penyelesaian kasus HAM,” ujar Staf Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (4/1).

Dimas mengatakan Prabowo adalah terduga pelanggar HAM. Hal itu terlihat dari keterlibatannya dalam sejumlah kasus. Salah satu yang paling sering digaungkan adalah keterlibatan mantan Danjen Kopassus itu dalam penghilangan paksa aktivis 1997-1998.

“Prabowo karena namanya tersangkut di beberapa dokumen Komnas HAM misal kasus penculikan, penghilangan paksa belum clear karena masih ada sembilan orang yang belum jelas statusnya,” ucap Dimas.

Di sisi lain, lanjut Dimas, Jokowi juga merupakan seorang pelanggar HAM lantaran selama empat tahun menjadi presiden, sederet kasus pelanggaran HAM masa lalu belum juga tuntas. Padahal, mantan Wali Kota Solo itu pernah berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

“Sebenarnya dalam terminologi HAM Jokowi ketika jadi petahana dia tidak bisa dikatakan bersih, dia punya otoritas menyelesaikan pelanggaran HAM tapi dia tidak menyelesaikan itu. Kalau dia melakukan pembiaran itu merupakan bentuk kejahatan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dimas berujar dalam visi misi dan program-program kedepannya, kedua calon tidak menempatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas.

Ia juga yakin isu-isu HAM akan kembali digoreng oleh kedua kubu untuk meraih konstituen luas. Hanya saja, lanjut Dimas, isu dan janji-janji itu tidak akan diimplementasikan setelah salah satu dari mereka berkuasa.

“Ketika nanti berbicara di debat capres kita merasa bahwa HAM ini hanya komoditas dipolitisasi untuk meraih konstituen luas, untuk mencitrakan kedua kubu ini punya kepedulian soal HAM, tapi ketika terpilih akan tidak mengimplementasikan janji-janjinya itu,” tutup Dimas.(CNNIndonesia/RA)