KEJATI KALSEL, Tahan Direktur PT ADCL Perkara Penyertaan Modal Rp 19 Miliar

- Penulis

Senin, 11 November 2024 - 23:47 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia – Hasil pemeriksaan tim penyidik pada Bidang Pidsus Kejati Kalsel terhadap MRA, selaku Direktur PT ADCL (Asabaru Daya Cipta Lestari) ditetapkan sebagai tersangka, dan untuk proses selanjutnya dilakukan penahan selama 20 hari ke depan.

Dari keterangan, tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Teluk Dalam Banjarmasin, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Selatan (Kalsel) 11 November 2024.

Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, melakukan semua berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 8 Oktober 2024, dimana telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka MRA.

Kasi Penkum Kejati Kalsel, Yuni Priyono SH MH, ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya pemerikasan hingga proses penahanan untuk 20 hari ke kepan tersebut.

Disebut, penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan penyertaan modal yang tidak sesuai ketentuan pada PT ADCL dari APBD Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2022 dan 2023.

Bahwa MRA selaku Direktur PT ADCL telah melakukan pengeluaran dana operasional tanpa didukung rencana kegiatan bisnis (RKB) dan rencana bisnis tahunan yang telah disahkan Bupati Balangan selaku pemilik saham dan Komisaris.

Sehingga mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten. Balangan lebih kurang sebesar Rp 19.000.000.000 (sembilan belas miliar rupiah).

“Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap MRA, selanjutnya dilakukan tindakan penahanan,” tambah Kasi Penkum.

Bahwa tersangka MRA melanggar untk Primair : Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Baca Juga :   PULUHAN JEMAAH UMRAH Kalsel Telantar di Jeddah, Bambang Heri Purnama Turun Tangan Bantu Kepulangan ke Tanah Air

Subsidiair : Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yuni Priyono sebut, tindakan hukum yang dilakukan Tim Penyidik bukti nyata dalam upaya penegakan hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya di Wilayah Kalsel.

“Korupsi penyakit sosial yang merusak tatanan masyarakat dan perekonomian Negara.

Dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan, merampas hak asasi Manusia, serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan istitusi-institusi publik,”  demikian Yuni Priyono. (ZI)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan
EVALUASI Kinerja Akhir Tahun, BK DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DKI Jakarta
PELUNCURAN Job Fair Poliran, Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja hingga Fasilitasi
TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Tubrukan Tongkang
RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir
BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027
IDENTITAS Jasad Membusuk Tercatat Warga Jalan Brigjen H Hasan Basri
VAPE DILARANG BNNP Kalteng, Cartridge Berisi Narkoba Ditemukan!

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 22:09

EVALUASI Kinerja Akhir Tahun, BK DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DKI Jakarta

Rabu, 18 November 2026 - 16:24

TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Tubrukan Tongkang

Rabu, 18 November 2026 - 16:15

RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir

Rabu, 18 November 2026 - 16:10

BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027

Rabu, 18 November 2026 - 01:03

IDENTITAS Jasad Membusuk Tercatat Warga Jalan Brigjen H Hasan Basri

Selasa, 17 November 2026 - 23:27

DIKEROYOK Usai Tawar-Menawar Harga dengan Wanita MiChat

Selasa, 17 November 2026 - 23:16

JEMBATAN PURNAWIRAWAN Diresmikan, Jalan Lingkar Selatan Banjarbaru Terus Dikebut

Selasa, 17 November 2026 - 22:55

ARUH GANAL Banua 2026, Sambut Hangat Kehadiran Perwakilan Tiga Negara pada Pembukaan

Berita Terbaru

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikdasmen Temu Ismail (kedua dari kanan) menyampaikan paparan capaian dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat pada Rabu siang (18/11/2026). (Foto: ANTARA/Hana Dewi KK)

Nasional

KEMENDIKDASMEN Pastikan Perpanjangan Guru non-ASN

Rabu, 18 Nov 2026 - 23:06