SuarIndonesia — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal melampirkan surat rekomendasi pemecatan tiga hakim PN Surabaya oleh Komisi Yudisial (KY) dalam memori kasasi kasus pembunuhan Ronald Tannur.
Hal itu disampaikan langsung Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar merespons rekomendasi dari KY kepada Mahkamah Agung (MA) agar ketiga hakim yang memutus perkara tersebut di PN Surabaya untuk dipecat.
Harli mengatakan Kejagung telah berkomunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejari Surabaya agar meminta salinan rekomendasi tersebut untuk diajukan sebagai tambahan memori kasasi.
“Kami sudah sampaikan ke JPU di Kejari Surabaya untuk berkordinasi dengan pengadilan soal rekomendasi itu, agar dapat diajukan sebagai tambahan Memori Kasasi,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (27/8/2024), dikutip dari CNNIndonesia.
Harli menjelaskan seharusnya penambahan memori kasasi itu masih sangat mungkin dilakukan lantaran sampai saat ini berkas perkara masih belum diperiksa oleh MA.
“Jika masih memungkinkan soal waktu penyerahan berkas perkara ke MA (karena perkaranya belum diperiksa). Jadi Kejari Surabaya sedang berkordinasi dengan PN Surabaya,” tuturnya.
Sebelumnya KY mengusulkan MA agar menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap tiga hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur.
Hal itu disampaikan Kabid Waskim dan Investigasi KY, Joko Sasmita dalam rapat konsultasi dengan Komisi III DPR pada Senin (26/8).
KY menyebut dalam temuan mereka ketiga hakim PN Surabaya pada kasus tersebut juga membacakan fakta hukum yang berbeda di persidangan dengan salinan putusan.
Atas dasar itu, KY menyatakan ketiga hakim dalam kasus itu terbukti secara meyakinkan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat.
Gregorius Ronald Tannur (31) dibebaskan dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang perempuan Dini Sera Afriyanti (29), oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Ronald yang merupakan anak dari Anggota DPR RI partai PKB, Edward Tannur, dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.
Hakim menyatakan kematian Dini disebabkan oleh penyakit lain akibat meminum minuman beralkohol, bukan karena luka penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Ronald Tannur.
Hakim juga menilai Ronald dianggap masih berupaya melakukan pertolongan kepada korban saat masa kritis. Hal itu dibuktikan dengan terdakwa yang sempat memberikan bantuan napas dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. [*/UT]
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
