SuarIndonesia — Badan Gizi Nasional (BGN) menyisir dan melakukan audit profil terhadap 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan bahwa langkah penertiban tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan lokasi dapur, target sekolah, hingga penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Jadi, penjelasannya sekarang ini menurut catatan yang beroperasi kan 27.485. Itu kemudian kami sisir, kami profiling dapurnya dan juga kami cek penerima manfaat,” kata Sudaryono, selepas rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Dia menjelaskan bahwa dari total unit yang diaudit, BGN telah menerbitkan surat ketetapan sementara bagi 27.022 SPPG yang datanya terverifikasi tertib, sambil terus melakukan pembaruan data secara berkala.
Sementara itu, BGN mengambil tindakan tegas dengan membekukan sementara atau suspend sebanyak 463 SPPG atau dapur MBG itu.
“Pembekuan tersebut diberlakukan setidaknya selama 10 hari, karena belum melengkapi persyaratan administrasi dan verifikasi kelayakan teknis,” ujarnya.
Selama masa pembekuan 10 hari tersebut, kata dia, pengelola 463 unit SPPG diwajibkan menyerahkan data kelengkapan profil unit pelayanan, foto kondisi fisik dapur, serta profil rinci sekolah sasaran yang dilayani.
Untuk menjamin keakuratan data operasional, BGN melakukan verifikasi silang secara langsung dengan mengirimkan surat konfirmasi dan pos elektronik atau e-mail kepada para kepala sekolah penerima program.
Sudaryono menegaskan penertiban ketat ini bertujuan mencegah adanya laporan SPPG fiktif atau unit yang belum beroperasi, tetapi telah terdata, sehingga penyaluran MBG benar-benar tepat sasaran dan beroperasi secara optimal.
“Jadi kami betul-betul pastikan bahwa dapur ini beroperasi dan melayani sekolah-sekolah begitu kira-kira,” kata dia.
2.700 SPPG di 3T diprioritaskan aktivasi bertahap mulai September
Sementara itu, dilansir dari Antara, BGN mencatat sekitar 2.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah selesai dibangun dan akan diprioritaskan untuk aktivasi secara bertahap mulai September 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah 3T menjadi prioritas dalam perluasan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pembenahan SPPG yang saat ini telah beroperasi.
“Saat ini yang di 3T berdasarkan catatan kami ada sekitar 2.700 yang siap, artinya dapur ini sudah jadi,” kata Sudaryono seusai rapat koordinasi terbatas terkait perbaikan tata kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan aktivasi SPPG di wilayah 3T direncanakan mulai diprioritaskan pada September 2026 dan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan serta kesiapan masing-masing daerah.
“Yang paling membutuhkan adalah 3T, maka 3T dulu mungkin Insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi,” ujarnya.
Koordinasikan penyaluran MBG saat sekolah libur akibat karhutla
BGN berkoordinasi dengan satuan tugas bencana dan pemerintah daerah untuk mengatur teknis penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa saat sekolah diliburkan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan bahwa melalui fungsi koordinasi melibatkan satuan tugas bencana yang meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut diharapkan Satuan Pelayanan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG bisa mengatur bagaimana mekanisme teknisnya di lapangan.
“Itu kita tertibkan dengan mekanisme koordinasi yang juga melibatkan kepala sekolah hingga orang tua siswa,” kata Sudaryono selepas rapat terbatas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Dia menilai bahwa dalam kondisi tanggap darurat, koordinasi penting dilakukan karena di beberapa daerah kondisinya masih rawan karhutla, sehingga pemerintah daerah terpaksa mengambil kebijakan aktivitas pembelajaran dialihkan baik pembelajaran jarak jauh (PJJ) ataupun siswa diliburkan sementara.
Dalam paparannya, Kepala BGN mengkonfirmasi, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sempat mendapati kondisi beberapa SPPG telanjur memasak menu makanan untuk siswa, namun ternyata sekolah yang menjadi sasaran pelayanan diliburkan.
“Karena karhutla sekolahnya mendadak diliburkan, yang sudah dimasak itu kemudian tetap kita tertibkan dengan mekanisme, diambil orang tua siswa,” kata dia. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
