SuarIndonesia – Kewenangan menetapkan zona penyakit mulut dan kaki (PMK) pada suatu daerah berada di tangan bupati/wali kota.
Karenanya, Pemprov Kalsel menunggu penetapan zona tersebut dari bupati/walikota untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat.
Setelah adanya penetapan dari kepala daerah maka gubernur bersurat ke pemerintah pusat soal sratus zona hijau provinsi. Saat ini Provinsi Kalsel bersiap jadi zona hijau PMK.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel, Suparmi, mengatakan pihaknya secara massif melaksanakan disiinveksi tempat-tempat yang terkait dengan hewan ternak.
Mulai dari tempat persatuan, rumah potong hewan, kandang, hingga tempat penampungan.
“Semua yang rentan PMK kita semprot. Tidak hanya dibantu Satgas tapi bergerak serentak di seluruh kabupaten kota baik yang tertular maupun yang masih hijau,” ujarnya.
Menurut Suparmi, beradasarkan laporkan pihaknya kepada pemerintah pusat sudah nol persen.
Disebutnya, Kalsel sedang mengupayakan bersiap jadi zona hijau PMK.
Kalau hari ini kami menerima surat penetapan dari Bupati Hulu Sungai Tengah, maka segera kami buatkan surat ke pemerintah pusat.
Yang berwenang menetapkan zona bupati walikota,” urainya.
Salah satu upaya menanggulangi PMK di Kalsel melalui vaksinasi. Target vaksinasi PMK di Kalsel hanya 4.200 ekor ternak.
Vaksin PMK bantuan Kementerian Pertanian RI tersebut telah diterima pada tanggal 23 Juni 2022 dan telah didistribusikan pada tanggal 24 Juni 2022 ke 12 Kabupaten/ Kota yang didahului dengan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan vaksinasi secara online.
Salah satu tujuannya membangun komitmen tim kabupaten kota untuk menyelesaikan kegiatan vaksinasi pada tanggal 29 Juni 2022 dan tanggal 30 Juni 2022 dilakukan evaluasi.
Akhir Juli nanti vaksinasi PMK lebih 43 ribu ekor. Dengan rincian 4.717 vaksinasi kedua dan 38 ribu vaksinasi tahap 1,” pungkas Suparmi.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
