SuarIndonesia – Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, terus dimatangkan.
Guna mematangkan pelayanan tersebut DPTMPTSP menggelar Forum Group Diskusi (FGD) Evaluasi Regulasi SOP.
Kepala DPMPTSP Kalsel, Ir. Nafarin, membuka FGD yang dilaksanakan di Aula dinas tersebut, Jumat (25/9/2020).
“Pelayanan harus disesuaikan dengan regulasi,” pesan Nafarin.
Pada kegiatan yang menghadirkan narasumber Yuni Barito dari Inspektorat Kalsel, Rizali Fahry dari Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, dan Nana dan Haris Noor dari Biro Hukum Setdaprov Kalsel, tersebut diiikuti Pejabat Struktural lingkup Dinas PMPTSP Prov. Kalsel.
Rizaly Fahry menekankan pada lampiran halaman depan masing-masing flowchart perlu ditambah dengan identitas seperti nomor SOP, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif, dan juga kolom keterkaitannya.
“Dengan begitu akan tergambar jenis izin apa saja dan SOP Dinas teknis mana saja yang terkait,” katanya.
Sementara, Biro Hukum menyarankan Pergub tentang SOP nomor 065 tahun 2018 dicabut dengan menerbitkan pergub baru untuk menghindari kerancuan aturan.
Terkahir, Yuni Barito dari Inspektorat, menyarankan dibuat Tim Kecil untuk memetakan regulasi apa saja yang perlu direvisi atau dicabut. Kesepakatan dibuat tim menindaklanjuti pertemuan ini dalam 1 minggu.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
