Dibantah Dana Kelurahan Rp3 Triliun Bernuansa Politis

- Penulis

Senin, 22 Oktober 2018 - 10:28 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarindonesia – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat suara soal tudingan berbagai pihak yang menyatakan jika dana kelurahan Rp3 triliun yang akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo bermuatan politis.

Moeldoko menyatakan meski dana kelurahan itu nantinya akan dicairkan pada tahun 2019 mendatang dan berdekatan dengan Pilpres 2019, namun ia menegaskan tak ada nuansa politik dalam kebijakan tersebut.

“Enggak ada politik,” kata Moeldoko di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10).

Di rangkum dari Cnnindonesia.com kata Moeldoko, sekarang ini apa saja termasuk kebijakan dikaitkan dengan politik.”Semua apa sih enggak dianggap politik,” ujarnya.

Dana kelurahan memang belum disetujui oleh DPR. Kendati demikian, Moeldoko menyampaikan jika dana kelurahan tersebut memang dibutuhkan meningkatkan kinerja di setiap daerah.

“Kayaknya belum (disetujui DPR) baru wacana, tapi kita meyakini dana itu memang diperlukan oleh pimpinan di daerah-daerah itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa akan segera mencairkan dana kelurahan. Dana tersebut merupakan bantuan operasional pembangunan untuk kelurahan yang relatif sama dengan dana desa.

Namun, pencairan dana kelurahan tersebut masih perlu menunggu persetujuan dari DPR terlebih dulu.

Baca Juga :   POLRESTA BANJARMASIN Raih Predikat Pelayanan Publik Prima dari Kapolri

“Iya sudah dijadwalkan untuk dimulai Januari 2019, tinggal menunggu persetujuan Dewan. Itu karena masukan dari Walikota, Bupati yang juga mendapat masukan dari Kelurahan,” kata Jokowi usai kunjungan di Ponpes Al-Itqon Semarang, Sabtu (20/10).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menganggarkan Rp3 triliun untuk dana kelurahan tahun depan. Dana kelurahan ini tidak akan masuk ke pos anggaran tersendiri, tetapi menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Rencana Anggaran dan Pedapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Sejumlah pihak pun menilai langkah Jokowi mencairkan dana kelurahan tersebut bermuatan politis sebab dilakukan menjelang pemungutan suara di Pilpres 2019.(AR/CNNIND)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

SELEKSI KONTINGEN Brisportartcular 2026 Digelar BRI Region 14 Banjarmasin, Tercatat 31 Peserta Berebut 8 Posisi Wakil Badminton
BANTUAN BERAS untuk 33,2 Juta Penerima Desil 1
GRAND FINAL Nanang – Galuh Kalsel, Ini Deretan Sosok yang Dinobatkan
AMUK API di Permukiman Blok Pasar Lama, Seorang Meninggal Dunia
TENGGELAM Dua Anak Peserta Porsadin Tingkat Provinsi Kalsel, Satu Tak Terselamatkan
LIGA 2 CHAMPIONSHIP: Barito Putera Kandaskan PSBS Biak 3-0
DIPROSES Polda Kalsel 12 Korporasi Terkait Karhutla Ada Keterkaitan Saham Asing, 11 Orang Diperiksa
KASUS EMPAT PELABUHAN: KPK Periksa Mantan Kepala KSOP Samarinda

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 21:12

WARGA LAMANDAU ‘MENUGAL’ Padi Gogo di Lahan Bekas Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 - 20:54

VIRAL! Foto Menkes Pakai Oksigen, Menkes Bantah Sesak Napas

Jumat, 23 Oktober 2026 - 21:59

PUNCAK MUSIM HUJAN antara Desember-Januari 2027

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:33

PETUGAS Terus Berjibaku Tangani Karhutla

Kamis, 22 Oktober 2026 - 00:07

TERKAIT KARHUTLA, 6 Izin Perusahaan di Kalteng Dibekukan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 00:26

DEMO KARHUTLA-KABUT ASAP Memanas! Mahasiswa Segel Kantor Gubernur Kalteng

Minggu, 18 Oktober 2026 - 20:42

KASUS KARHUTLA Kalteng: 46 Tersangka, 12 Laporan Seret Perusahaan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 19:37

WATER BOMBING Dimaksimalkan atasi Karhutla Tanjung Puting

Berita Terbaru

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A Muhaimin Iskandar batau Cak Imin dalam rangka Peringatan Hari Santri di Pondok Pesantren Al Falah Putera Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (24/10/2026). (Foto: Kemenko PMK)

Kalsel

MENKO PM: Pelibatan Pesantren untuk Mencegah Karhutla

Minggu, 25 Okt 2026 - 22:14

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca