BUNTUT Paskibraka Putri Lepas Jilbab, Presiden Jokowi dan BPIP Digugat!

- Penulis

Jumat, 16 Agustus 2024 - 01:30 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (tengah) selaku pembina upacara menyematkan lencana kepada anggota Paskibraka 2024 asal Sumatera Utara Violetha Agryka Sianturi dalam pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Presiden Joko Widodo (tengah) selaku pembina upacara menyematkan lencana kepada anggota Paskibraka 2024 asal Sumatera Utara Violetha Agryka Sianturi dalam pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

SuarIndonesia — Dua lembaga menggugat Presiden Joko Widodo dan BPIP terkait polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang tidak menggunakan jilbab.

Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8/2024) sekitar pukul 11.00 WIB.

Ketua LP3HI sekaligus Penggugat I, Arif Sahudi, mengatakan gugatan ini kaitannya dengan polemik pasukan Paskibraka yang dilarang atau terpaksa atau dipaksa, tidak bisa memakai jilbab waktu pengukuhan. Dalam berkas gugatan itu, ada nama Boyamin sebagai penggugat II, dan Rus Utaryono sebagai penggugat III.

“Kita mendaftarkan gugatan ini, dengan tergugat I adalah Presiden Jokowi (Joko Widodo), sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara ini, dan yang kedua adalah BPIP,” kata Arif Sahudi saat konferensi pers di Warung Soto Veteran, Kecamatan Serengan, Kota Solo, seperti dikutip CNNIndonesia dari detikNews.

Alasannya mengajukan gugatan ini karena tindakan tersebut melanggar Undang-undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM). Arif menilai polemik ini baru terjadi tahun ini sejak era reformasi.

“Memang aturan dari BPIP tidak jelas melarang. Tapi dari format gambar itu jelas, tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab,” jelasnya.

Mereka menggugat perbuatan melawan hukum karena prosesi pengukuhan Paskibraka.

“Kita sengaja membuat gugatan ini tergesa-gesa, dan hari ini harus terdaftar. Karena ingin upacara 17-an nanti sama seperti 17-an kemarin, yang berhijab, pakai hijab,” ucapnya.

Arif mengakui pengajuan gugatan ini belum berkomunikasi dengan korban. Sebab, pihaknya melakukan gugatan sosial.

“Tidak ada (koordinasi), ini gugatan sosial. Tidak ada hubungan dengan korban. Ini murni penegakan hukum, kita ingin yang melanggar ketentuan HAM, ya diluruskan, dan ini jadi pembelajaran, katanya kita ingin toleransi,” ucapnya.

Salah seorang kuasa hukum penggugat, Dwi Nurdiansya Santoso, menambahkan petitum gugatan adalah terkait perbuatan melawan hukum pihak tergugat karena dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI itu anggota Paskibraka diduga dipaksa atau terpaksa melepas jilbabnya karena aturan dari BPIP.

Baca Juga :   KASUS TPPU Febrie Adriansyah: Kejagung Periksa Tujuh Saksi

“Yang menjadi tuntutan kami, atas kerugian tersebut, pertama adalah meminta uang ganti rugi sejumlah Rp 100 juta untuk biaya pemulihan anggota Paskibraka. Lalu kedua kaitannya dengan ganti rugi karena melepas hijab atau jilbab tersebut dalam upacara pengukuhan tersebut juga Rp 100 juta, kemudian di materialnya kita nol (0) rupiah,” kata Dwi.

Penggugat meminta Presiden Jokowi dan BPIP selaku pihak tergugat, untuk menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di 10 media massa baik televisi dan online. Ia pun meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Presiden Jokowi atau tergugat satu agar memberhentikan tergugat dua, yaitu Kepala BPIP.

Belakangan, BPIP akhirnya mengizinkan para Paskibraka putri yang berhijab untuk tetap memakai jilbab saat upacara kenegaraan HUT RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan, pada Sabtu (17/8/2024).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan keputusan itu menindaklanjuti polemik pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang berhijab saat dikukuhkan Presiden Jokowi pada Selasa (13/8/2024) lalu. Yudian mengatakan keputusan terbaru itu pun mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

“Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara,” kata Yudian dalam siaran pers yang diterima, Kamis (15/8/2024) siang. [*/UT]

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi
KEMENPAR: Perjelas Peran Pusat-Daerah di Destinasi Wisata
MODUS Prostitusi Katalog Foto Dibongkar Satreskrim Polresta Banjarmasin
BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan
PERSELISIHAN Penumpang Kapal di Pelabuhan Trisakti dengan Seorang Buruh Berakhir Penikaman
MODUS Segel Kontainer Palsu, 18,6 Ton Dedak Hilang
KAWANAN PENCURI Muatan Kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Terungkap, Begini Modusnya
PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:43

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 21:04

MODUS Prostitusi Katalog Foto Dibongkar Satreskrim Polresta Banjarmasin

Senin, 16 November 2026 - 20:54

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 November 2026 - 20:33

MODUS Segel Kontainer Palsu, 18,6 Ton Dedak Hilang

Senin, 16 November 2026 - 20:28

KAWANAN PENCURI Muatan Kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Terungkap, Begini Modusnya

Senin, 16 November 2026 - 20:19

PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan

Senin, 16 November 2026 - 14:47

KOMISI II DPRD Kalsel dan Disbunnak Sinkronkan Program Kerja 2027

Senin, 16 November 2026 - 14:43

KALSEL SURPLUS Ayam dan Telur Jelang Akhir Tahun, Daging Sapi Masih Defisit

Berita Terbaru

3 perempuan diringkus polisi gegara promosi judi online (judol) di media sosial. (HO- Polda Kalteng)

Hukum

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 Nov 2026 - 21:43

Petugas BPBD Kotim saat memadamkan api di lokasi kejadian. (HO-BPBD Kotim)

Kalteng

KOTIM Akhiri Tanggap Darurat Karhutla

Senin, 16 Nov 2026 - 21:36

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolsek KPL Banjarmasin, yang dipimpin Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin didampingi Kapolsek KPL Kompol Dr Muhammad Abdul Rauf, Senin (16/11/2026) (SuarIndonesia/YI)

Headline

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 Nov 2026 - 20:54