SuarIndonesia — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI memperkuat sarana dan prasarana (sarpras) satuan tugas (satgas) darat penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) guna menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB RI Mayjen TNI Budi Irawan menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla 2025 di Banjarbaru, Kalsel, Kamis (7/8/2025).
Budi menyebut beberapa sarpras itu telah masuk perencanaan pusat dan bakal segera didistribusikan, yakni sepeda motor karhutla dua unit, sepeda motor pemadam roda tiga satu unit, pompa jinjing 2 HP dan kelengkapan 15 unit, alat pelindung diri (APBD) karhutla 20 unit, alat pelindung wajah khusus pemadam (SCBA M1) 10 unit, dengan total nominal senilai Rp2,76 miliar.
“Kami juga akan memberikan bantuan dua unit helikopter patroli, namun saat ini masih dalam perjalanan,” kata Budi, dilansir dari ANTARANews.
Budi menuturkan, khusus bantuan helikopter hanya untuk kebutuhan patroli, sedangkan helikopter water bombing untuk pemadaman api jalur udara. Bantuan itu akan menyusul jika situasi dan kondisi karhutla di Kalsel semakin meluas atau jika tidak terkendali oleh satgas darat.
Selain itu, BNPB juga akan mempertimbangkan bantuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalsel jika kemarau berkepanjangan terus berlanjut, seperti yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang darurat membutuhkan OMC.
“Tahun ini dampak besar penurunan karhutla karena pelaksanaan OMC, seperti di Kalbar sempat titik api mencapai ratusan, dan keesokan harinya titik api menjadi nol berkat OMC,” ujar Budi.
Berdasarkan keterangan BMKG, puncak musim kemarau di Provinsi Kalsel akan terjadi pada Agustus-Oktober 2025.
Menanggapi situasi ini, Budi menegaskan bahwa BNPB siap bersinergi dengan Pemprov Kalsel serta kabupaten/kota.
Pada kesempatan itu, ia menyinggung kejadian karhutla yang 95 persen disebabkan oleh ulah manusia, sedangkan lima persennya faktor alam akibat cuaca ekstrem panas.
Oleh karena itu, Budi menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara tuntas, seperti yang dilakukan di Provinsi Riau sudah banyak yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena membakar lahan. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
