BGN Libatkan Pakar Gizi dan Dokter Anak dalam Dewan Pengarah

- Penulis

Senin, 8 Juni 2026 - 22:21

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang memberikan pernyataan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). (Foto: Antara/Fathur Rochman)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang memberikan pernyataan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). (Foto: Antara/Fathur Rochman)

SuarIndonesia — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya akan melibatkan pakar gizi dan dokter anak dalam Dewan Pengarah BGN guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga dokter anak,” ujar Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Nanik menjelaskan Dewan Pengarah merupakan bagian dari struktur BGN sejak lembaga tersebut dibentuk. Dewan tersebut nantinya bertugas memberikan arahan dan bimbingan kepada jajaran pimpinan BGN dalam menjalankan program-program badan tersebut.

Menurut dia, Dewan Pengarah BGN akan beranggotakan tujuh orang. Dari jumlah tersebut, sekitar lima orang berpeluang berasal dari kalangan pakar gizi.

Selain pakar gizi, Dewan Pengarah juga akan diisi oleh dokter anak untuk memperkuat aspek pemenuhan gizi dan kesehatan dalam pelaksanaan program MBG.

Kehadiran Dewan Pengarah tersebut, kata Nanik, akan menjadi bagian dari mekanisme pendampingan terhadap pimpinan BGN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab lembaga.

“Jadi nanti yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin di antara tujuh orang itu lima kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Nanik juga menyinggung mengenai pengelolaan dari dapur MBG. Dia menjelaskan tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan yayasan pengelola dapur berafiliasi dengan sekolah.

Menurut dia, pada awal pembentukan BGN, Presiden Prabowo Subianto mengutamakan yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, maupun keagamaan untuk terlibat dalam program tersebut.

Nanik menegaskan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program tersebut tidak mengatur secara khusus bahwa yayasan pengelola dapur harus berkaitan dengan sekolah.

“Yayasan itu boleh saja, tidak ada syaratnya berafiliasi dengan sekolah. Tapi memang diutamakan, dulu Pak Presiden ketika mendirikan BGN itu adalah yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemudian pendidikan, dan juga agama-agama apa saja. Nah itu, tapi kalau secara khusus juknisnya berkaitan dengan sekolah tidak ada,” kata dia.

Buka peluang dapur MBG dibiayai CSR BUMN hingga hibah luar negeri

Baca Juga :   WAMEN IMIPAS Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK

Sementara itu, dilansir dari Antara, Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya membuka peluang pendanaan untuk dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dapat menggunakan sumber dana alternatif.

Mulai dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) badan usaha milik negara (BUMN), hibah luar negeri, maupun dukungan perusahaan yang beroperasi di daerah setempat.

“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi masak sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga,” ujar Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Nanik menjelaskan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya BGN mengurangi ketergantungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan dapur MBG di wilayah yang belum tersentuh investor.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.

Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.

BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” ujarnya. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung
NANIK S Deyang Diminta jadi Dewan Pengawas BGN
DIUSULKAN Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta
KOMJAK Pantau Langsung Penanganan Perkara Febrie
SUDARYONO Dilantik sebagai Kepala BGN Gantikan Nanik
KONTROVERSI Pelibatan Babinsa dalam Mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak Dikritik – ‘Bisa Menggerus Kepercayaan’
KPK: Bupati Lombok Barat LAZ dan Dua Orang jadi Tersangka Korupsi
PENGUMUMAN Hasil Seleksi SPMB SNT 3 Agustus 2026

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:31

DIUSULKAN Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:00

IKA UNAIR Kalsel, “Podcast” Bersama Kajati dalam Rangkaian “Tour Office”

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:33

NASIB KRITIKAN Babeh Aldo Berujung Ditahan Penyidik Polda Kalsel

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:24

FESTIVAL Kuliner Banua Berikan Dampak Positif bagi UMKM

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:17

HELIKOPTER Water Bombing Dioptimalkan Tangani Karhutla

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:05

KOMJAK Pantau Langsung Penanganan Perkara Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 - 22:04

TKD BERKURANG, Anggaran Dinas PUPR Kalsel 2027 Anjlok 800 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:20

PATROLI HUMANIS Perkuat Kedekatan dengan Warga Sungai Miai Dalam

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) memberikan keterangan kepada pers usai rapat koordinasi membahas peraturan presiden (Perpres) terkait ojek daring (ojol) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: Antara/Fath Putra M)

Nasional

PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung

Kamis, 23 Jul 2026 - 23:03

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: Antara/Fath Putra M)

Nasional

NANIK S Deyang Diminta jadi Dewan Pengawas BGN

Kamis, 23 Jul 2026 - 22:56

Petugas kepolisian mengecek barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers kasus judi online jaringan internasional, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/6/2026). (Foto: Antara/Fauzan/kye)

Bisnis

PERPUTARAN Dana Judol Rp40,3 T pada Triwulan I-2026

Kamis, 23 Jul 2026 - 22:24

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca