BERSENGKETA Hasil Pilgub di MK, Pesan Kapolda Kalsel Jangan libatkan Lagi Masyarakat Demi Ketenangan

Ilustrasi

SuarIndonesia -Jika bersengekata hasil Pilgub (Pemilihan Gubernur) ke MK (Mahkamah Konstitusi), maka pesan Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto jangan libatkan lagi masyarakat, yang sudah menyakurkan haknya, agar kondusif.

Menyoroti adanya gerakan galang dana tersebut ?. Kapolda  menegaskan sengketa di MK tidak mengeluarkan biaya alias gratis.

“Untuk bersengketa hasil Pilgub Kalsel secara bijak di MK. Karena yang terpilih merupakan pilihan masyarakat,” ujar Rikwanto, Jumat (18/12) malam lalu, di sela Rapat Koordinasi Forkopimda Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Gerakan penggalangan dana untuk perkara sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalsel 2020 di MK dilakukan kubu Denny Indrayana – Difriadi.

Pasangan calon (paslo) yang kalah suara pemilih berdasarkan pleno rekapitulasi KPUD Kalsel, ini berencana menggugat ke MK dengan menggalang dana melalui transfer ke rekening.

Sementara itu, Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah, menambahkan proses penghitungan suara pilkada sudah selesai.  Pada suatu pesta demokrasi menurutnya pasti ada yang menang dan kalah.

Ia menekankan kedua pihak berbesar hati dan menahan diri. “Paslon yang unggul jangan sombong, jangan menjelakkan lawan. Mari kita sikapi bahwa kita bersaudara.

Selanjutnya, bagaimana kita membangun sesuai visi misi yang disampaikan pada saat kampanye,” ujarnya.

Bagi pihak yang kalah, Firmansyah berpesan untuk legowo. Sikap legowo menurutnya merupakan sikap kenegaraan.

Dikatakannya, semua proses pilkada sudah dilewati dan setiap proses ada saksi yang terlibat. Ia menambahkan, jika terdapat pihak yang masih merasa kurang menerima hasil dipersilahkan menempuh mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan.

“Silahkan kumpulkan bukti data fakta yang ada, silahkan sengketa di MK, namun himbauan kami dalam pelaksanaan sengketa karena tempatnya dilaksanakan di Jakarta jangan libatkan lagi masyarakat Kalsel.

Kewajiban masyarakat sudah dilaksanakan, mereka punya hak pilih hak politik dan sudah digunakan 9 Desember lalu. Jangan masyarakat dibawa-bawa lagi dalam sengketa politik ini.

Cukuplah elit politik saja yang berseteru jangan buat situasi yang menimbulkan riak yang tidak perlu.  Kita perlu situasi damai dan kondusif agar roda perekonomian kita dapat bergerak lebih baik lagi,” pungkasnya.(RW)