SuarIndonesia – Pembekalan calon kepala daerah (cakada) dan penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2020 dilaksanakan secara daring.
Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kegiatan tersebut dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama KPU, dan Bawaslu, Rabu (18/11/2020), di Hotel Rattan Inn.
Pembekalan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring. Agenda utama pembekalan adalah menjalin sinergi dan komitmen sejak awal antara KPK dengan cakada untuk melaksanakan proses pilkada berintegritas dan selanjutnya membangun tata kelola pemerintahan yang baik ketika terpilih.
Wakil Ketua KPK RI, Nawawi Pamolango, menjelaskan apa yang dilaksanakan tersebut merupakan pencegahan tindak pidana korupsi.
Ia menilai kewenangan yang begitu luas dari kepala daerah selaku otoritas pemerintahan dan mengelola anggaran yang begitu besar sangat rentan terjerat kasus korupsi.
“Dari catatan KPK begitu banyak jumlah kepala daerah yang dihasilkan dari pilkada sebelumnya terjerat tindak pidana korupsi,” kata Nawawi.
Menurut Nawawi sebanyak 21 gubernur dan 122 bupati/walikota dan wakil bupati/walikota se Indonesia ditangani KPK atas kasus korupsi. “Jumlah itu dari pelaksanaan pilkada 2015, 2017, dan 2018,” bebernya.
Dikatakannya, atas dasar itu pihaknya perlu ikut masuk bagaimana meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. “Kegiatan ini upaya pencegahan agar tidak seperti itu lagi,” tegasnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
