SuarIndonesia – Selain akan menindak tegas ormas atau apapun bentuknya yang sebelumnya berani melakukan sweeping.
Kini Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol Rikwanto, perintahkan jajarannya di semua wilayah untuk tertibkan pengunaan simbol dan copot atribut FPI (Front Pembela Islam), jika ada ditemukan.
Langkah tegas diambil Kapolda Kalsel itu segaris dengan kebijaksan pemerintah sesuai SKB diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Idham Azis, dan Kepala BNPT Boy Rafli Amar.
“Iya soal penertibkan atribut FPI sudah dilakukan dari kemarin, ditemukan terpampang atribut dimaksud di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah (HST).
Yakni di Sekertariat FPI setempat, dan telah dicopot,” kata kapolda melalui Kabid Humas, Kombes Pol M Rifa’I, Jumat (1/1/2021).
Informasi lain, juga ada ditemukan di Halong Kabupaten Balangan. Dikatakan, jajarannya masih terus menyisir serta berkoodinasi dengan daerah lain.
Jjika memang ditemukan maka atribut FPI, dicopot dan larangan melakukan aktivitas.
Sisi lain, bersamaan Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, serta atribut yang berhubungan dengan Front Pembela Islam (FPI).
Maklumat Kapolri dengan nomor 1/I/2021 yang dikeluarkan tanggal 1 Januari 2021 tersebut, berisi beberapa poin tentang penghentian kegiatan serta penggunaan atribut yang berhubungan dengan FPI.
Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan masyarakat usai dikeluarkannya larangan FPI untuk beraktivitas sebagai ormas, Idham meminta masyarakat untuk tidak terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan FPI.
“Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum,” ujar Idham dalam maklumat tersebut.
Idham juga meminta Satpol PP yang didukung TNI-Polri untuk menertibkan spanduk, banner, serta hal lain yang berkaitan dengan FPI.
Masyarakat juga diminta untuk tidak mengakses , mengunggah, dan menyebarluaskan konten-konten terkait FPI, baik di website dan media sosial.
“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maupun diskresi kepolisian,” tegas Idham. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
