SuarIndonesia — Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten terkait segera membangun sodetan sungai di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebagai langkah penanganan banjir di wilayah Banua Anam (enam kabupaten) yang kerap terdampak genangan saat debit sungai meningkat.
Gubernur Muhidin di Banjarmasin, Kamis (12/2/2026), mengatakan sodetan tersebut dirancang untuk mengalihkan sebagian aliran air dari wilayah hulu agar tidak seluruhnya masuk ke kawasan perkotaan Amuntai yang menjadi salah satu titik rawan banjir.
“Aliran air dari Tabalong dan Balangan akan diarahkan langsung menuju Daerah Aliran Sungai Barito sehingga tidak menumpuk di pusat kota,” ucapnya.
Ia menyebutkan, enam kabupaten di daerah itu antara lain Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong, dan Tapin, yang memiliki keterkaitan daerah aliran sungai.
“Keberadaan sodetan diharapkan mampu mempercepat pembuangan air langsung ke Sungai Barito sehingga debit dari sejumlah daerah tidak terkonsentrasi pada satu titik dan dapat menekan potensi luapan saat curah hujan tinggi,” tutur Gubernur Muhidin dilansir dari AntaraNews.
Ia menilai penanganan banjir di kawasan Banua Anam memerlukan solusi struktural karena wilayah tersebut merupakan daerah hilir yang menerima limpasan air dari beberapa kabupaten di bagian hulu.
Muhidin mengungkapkan Kabupaten HSU memiliki keterbatasan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk mendukung tahap awal pembangunan saluran tersebut sehingga diperlukan dukungan lintas pemerintahan.
Apabila kebutuhan anggaran melebihi kemampuan fiskal kabupaten, kata dia, Pemerintah Provinsi Kalsel siap memberikan dukungan sesuai kapasitas keuangan daerah agar proyek dapat direalisasikan bertahap.
Sekretaris Daerah Kabupaten HSU Adi Lesmana menjelaskan rencana pembangunan sodetan masih dalam tahap pematangan teknis, termasuk penentuan trase dan perhitungan kapasitas aliran.
Ia menyebut panjang sodetan yang direncanakan cukup signifikan dan sebagian trase berada di kawasan hutan serta lintas kabupaten sehingga memerlukan koordinasi kewenangan dengan pemerintah provinsi dan instansi kehutanan.
“Seluruh tahapan pembangunan akan disesuaikan dengan kajian teknis dan aspek lingkungan agar proyek tersebut efektif mendukung pengendalian banjir jangka panjang di HSU dan kawasan Banua Anam serta meminimalkan dampak sosial dan ekologis,” ujar Adi Lesmana. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
