SuarIndonesia – Massa KAKI (Komunitas Anti Korupsi Indonesia) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM sorot PT BIM dan sejumlah proyek di banua.
Masa diketuai H Husaini, melakukan aksinya di depan Kantor Kejaksan Tinggi (Kejati) Kalsel dan menyampaikan laporan serta bukti-bukti ke Dit Reskrimsus Polda Kalsel, Senin (14/8/2022).
Ia sebut, saat ini sesuai UU (Undang-undang)Minerba Tahun 2020 sektor pertambangan dalam tata kelola dan permasalahan IUP batubara menjadi kewenangan Kementerian ESDM di Jakarta.
“Dengan peralihan kewenangan tersebut semakin tidak terkontrol, karena sektor pengawasan,” seru Husaini dalam orasinya.
Dari laporan masyarakat di wilayah bekas Pertambangan PKP2B PT BIM denhan lokasi di wilayah Pemkab Banjar, perijinannya lokasi pertambangan dicabut pemerintah pusat, namun dugaan masih ada di Desa Gunung Ulin.
“Di Kabupaten Banjar ada beberapa titik pertambangan batubara diduga ilegal, dan kami menghendaki Kejati dan pihak Dit Reskrimsus Polda Kalsel berperan aktif dalam penyelidikan sektor pertambangan batubara ilegal tersebut,” ujarnya.
Ia katakan, memang penindakan ilegal mining adalah pihak Kepolisian.
Namun pihaknya menduga ada potensi tindak pidana korupsi dalam pengunaan IUP/pembuatan RKAB dan penentuan kuota yang dilakukan Kemeterian ESDM Jakarta.
“Iya dugaan dalam pertambangan batubara tersebut menggunakan IUP yang berada di wilayah pertambangan lain.
Artinya adanya dugaan jual-beli dokomen serta menggunakan dokomen lain.
Ini patut diduga melanggar UU Minerba Tahun 2020. Kita menghendaki Polda Kalsel dan pihak Kejati melakukan penyelidikan pertambungan batabara di wilayah bekas PKP2B PT BIM,” ujarnya lagi.
Juga memeriksa dokomen IUP dan pembuatan RKAB dan kouta yang di wilayah atau di luar konsesi, namun digunakan untuk pertambangan beberapa lokasi di bekas PT BIM, sebuah Perusahaan Daerah di Pemkab Banjar.
Lainnya massa sampaikan soal proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Itu pekerjaan rpeningkatan kapasitas struktur Jalan Murung Mamar-Sungai Malang Amuntai.
Disebut pelaksana CV Berkah Al-Abrar dengan biaya 2471.921.590,00 dan waktu pelaksana 180 hari kelender. ”Ini mohon ditelisik,” teriak massa di Kejati Kalsel.
Lainnya, soal pembangunan Rumah Sakit Muara Tapus Kabupaten HSU yang dari laporan masyarakat penbangunan berakibat APBD Kabupaten HSU tergerus miliar.
Pembangunan infrastruktur lain baik jalan dan lainya terkendala akibat membayar utang.
”Ini perencanaan yang berpotensi tindak pidana korupsi,” seru Husaini.
Lainnya, soal dugaan potensi korupsi dalam hal beberapa paket proyek seperti Pemeliharaan berkala Jalan Anjir Muara/Jelapat 11/Ruas no.32) sumber Pemkab Batola.
Proyek berasal dari PUPR Batola sebagai pelaksana PT Ade Putra Sentosa, yang diduga mutu aspal atau ketebalan dalam BAST/berita acara serah terima pekerjaan diduga tidak sesuai dengan di lapangan.
Kemudian diminta penyelidikan tentang paket proyek Jalan / DAK/ peningkatan Kapasitas struktur Mawar di Sungai Malang, yang proyek bersumber dari dana DAK pagu anggaran Rp 2 Miliar lebih dengan Kontraktor Pelaksa Alabrar dan umber proyek Dinas PUPR Pemkab Hulu Sungai Utara Tahun 2021. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
