Wapres Bantah Banyak PNS dan Pejabat BUMN Dukung Khilafah

- Penulis

Sabtu, 12 Januari 2019 - 10:41

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarindonesia – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah pandangan yang menyebutkan bahwa ada banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung berdirinya negara khilafah. Menurut JK, pandangan itu belum terbukti sama sekali.

Sebelumnya, pandangan ini diutarakan oleh Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas. Menurut Gus Yaqut, ada banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung berdirinya negara khilafah.

“Kami tidak mengetahui tentang survei itu, tapi saya kira agak berlebihan kalau dianggap bahwa terlalu besar, buktinya tidak,” ucap JK di sela Pertemuan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jumat (11/1).

Di sisi lain, orang nomor dua di Indonesia itu berpandangan, sekalipun ada abdi negara yang mendukung lahirnya negara khilafah, itu hanya sekadar gejolak yang terjadi dalam cara pandang.

“Ya itu biasa dinamika masyarakat saja,” imbuhnya singkat.

Sementara dalam pandangan GP Ansor, ASN yang mendukung khilafah bahkan ingin ada negara lain selain Indonesia yang masuk menjadi khilafah.

Baca Juga :   KPK INGATKAN Menteri-Wamen Wajib Lapor LHKPN!

Sayangnya, Gus Yaqut tidak merinci ASN mana saja yang bergabung ke kelompok pengusung khilafah. Dia juga tak menyebut kelompok-kelompok yang disebutnya mengusung ideologi khilafah.

Meski begitu, GP Ansor menginginkan pemerintah segera mengambil tindakan sekalipun tidak bisa secara langsung memecat maupun melakukan mutasi terhadap ASN tersebut. “Kami minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu,” tuturnya.

Namun GP Ansor tetap meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN selepas Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

“Hal ini agar memberikan ruang gerak yang cukup menindak orang-orang yang atau kelompok seperti ini, yang sekarang di institusi pemerintah,” jelasnya.

Tak ketinggalan, ia menyatakan GP Ansor siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melawan kelompok radikal yang mengusung berdirinya negara khilafah atau minimal memperjuangkan NKRI Bersyariah.(CNNIndonesia/RA)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

MENHAJ: Kesiapan Layanan Haji Indonesia Sudah Hampir Selesai
DISIAPKAN Insentif Fiskal Masif Dukung Program 3 Juta Rumah
SOAL “WAR TICKET”, Menhaj Hentikan Pembahasan jika Dianggap Prematur
TAK BER-AMDAL Belasan Perusahaan Tambang di Kalsel, Picu Reaksi Keras Pansus III DPRD Cabut Izin Usaha
14 Kepala Kejaksaan Tinggi Dimutasi
5 PROVINSI dengan Korban PHK Paling Banyak, Diantaranya Kalsel dan Kaltim
DERMAGA PASAR TERAPUNG di TMII jadi Etalase Budaya Kalsel dengan Dihadirkan Jukung Tradisional
PRESIDEN PRABOWO: Halangi Satgas PKH Berarti Hambat Presiden

Berita Terkait

Rabu, 15 April 2026 - 21:09

DISIAPKAN Insentif Fiskal Masif Dukung Program 3 Juta Rumah

Rabu, 15 April 2026 - 00:27

SOAL “WAR TICKET”, Menhaj Hentikan Pembahasan jika Dianggap Prematur

Selasa, 14 April 2026 - 21:25

TAK BER-AMDAL Belasan Perusahaan Tambang di Kalsel, Picu Reaksi Keras Pansus III DPRD Cabut Izin Usaha

Senin, 13 April 2026 - 23:02

14 Kepala Kejaksaan Tinggi Dimutasi

Minggu, 12 April 2026 - 22:29

5 PROVINSI dengan Korban PHK Paling Banyak, Diantaranya Kalsel dan Kaltim

Sabtu, 11 April 2026 - 17:38

DERMAGA PASAR TERAPUNG di TMII jadi Etalase Budaya Kalsel dengan Dihadirkan Jukung Tradisional

Jumat, 10 April 2026 - 23:21

PRESIDEN PRABOWO: Halangi Satgas PKH Berarti Hambat Presiden

Jumat, 10 April 2026 - 23:09

SEMBILAN Anggota Ombudsman Dilantik

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca