SuarIndonesia — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Menggugat (Geram) menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).
Sekitar pukul pukul 14.40 Wita massa sudah memadati mengeruduk area depan gerbang kantor gubernur sambil melakukan orasi secara bergantian. Mereka mengibarkan bendera organisasi serta membentangkan spanduk bertuliskan mengenai tuntutannya.
Dalam aksinya, mahasiswa juga membakar ban dan sempat memblokade Jalan Gajah Mada yang berada tepat di depan kantor gubernur sebelum akhirnya berkumpul di dalam kawasan halaman kantor untuk menyampaikan aspirasi mereka dan bertemu Gubernur Rudy Mas’ud.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Angga, mengatakan terdapat tujuh poin tuntutan yang disampaikan langsung kepada pemerintah daerah.
“Tuntutan hari ini ada tujuh poin, tetapi kami menyoroti terutama soal program Gratispol yang dinilai belum merata di Kalimantan Timur,” ujar mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Senin (23/2/2026).
Menurut Angga, pemerintah provinsi gencar mempublikasikan program Gratispol, namun pelaksanaannya di lapangan masih terbatas. Ia menyebut sejumlah mahasiswa bahkan diminta menalangi biaya terlebih dahulu.
“Implementasinya sangat minim. Bahkan ada yang harus menalangi dulu. Ini menimbulkan pertanyaan terkait komitmen program tersebut,” kata Angga.
Angga juga mencontohkan kasus di Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Banyak mahasiswa yang telah mendaftar tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, meski sebelumnya program tersebut dikampanyekan sebagai pendidikan gratis.
Selain evaluasi program Gratispol, mahasiswa Geram menyampaikan enam tuntutan lainnya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu evaluasi dan pemerataan program Gratispol, tindak lanjut terhadap kerusakan ekologis di Kalimantan Timur, pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah, Menghentikan praktik politik dinasti.
Tuntutan selanjutnya yakni menjamin perlindungan dan kepastian hak buruh serta masyarakat adat, menjamin perlindungan penuh terhadap kebebasan berekspresi, dan mendorong transparansi APBD Provinsi Kalimantan Timur
Hingga sekitar pukul 17.00 Wita, mahasiswa nampak masih berkumpul di kantor gubernur dan kini sedang beraudiensi dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Temui Mahasiswa
Sementara itu, dilansir dari detikKalimantan, Gubernur Rudy Mas’ud menemui massa mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026) sore.
Pertemuan berlangsung terbuka di halaman kantor gubernur, di mana Rudy duduk berhadapan dan berdialog dengan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Menggugat (Geram).
Dalam kesempatan itu, Rudy menyatakan menerima dan menyepakati seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Termasuk soal evaluasi dan pemerataan program Gratispol.
“Buat adik-adik semua, di sini saya sampaikan menerima, menyetujui, menyepakati seluruh tuntutan aliansi, kita semuanya sepakat,” ungkapnya.
“Semua mahasiswa Kaltim yang ber-KTP Kaltim dan berdomisili minimal tiga tahun bisa mendapatkan manfaat, mulai dari jenjang S1 sampai S3 tanpa batasan, jenis kelamin ataupun agama,” ujarnya.
Program tersebut memang khusus diperuntukkan bagi putra-putri daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Benua Etam, terutama dalam menghadapi peran strategis daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy juga menegaskan proses seleksi dan verifikasi penerima tidak dilakukan sepihak oleh Pemprov Kaltim, melainkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Saat ini, bantuan pendidikan disalurkan langsung ke 52 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Kaltim.
“Jadi 52 universitas baik negeri maupun swasta semuanya dibayar langsung kepada kampusnya. Kampus itulah yang memberikan verifikasi,” jelasnya. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
