TPPU Bupati HSU Nonaktif, KPK Sita Aset Senilai Rp 14,2 Miliar

SuarIndonesia – Dari perkara Terkait TPPU, KPK (Komisi Pembenrantasan Korupsi) sita aset Bupati HSU Nonaktif H Abdul Wahid, dengan total senilai Rp 14,2 Miliar.

“Tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan berbagai aset dari tersangka AW (Abdul Wahid) terkait dugaan adanya penerimaan suap, gratifikasi dan TPPU,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui keterangannya, Selasa (18/1/2022).

Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).
Semua terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU Tahun 2021-2022.

Ali Fikri menjelaskan uang yang diterima tersangka AW tersebut dipergunakan, di antaranya dengan membeli beberapa aset dalam bentuk tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor.

“Dari Rp 14,2 miliar yang disita KPK, Rp 10 miliar di antaranya berupa aset tanah dan bangunan yang berada di wilayah Kabupaten HSU dan sekitarnya,” tambahnya.

Sementara, Rp 4,2 miliar sisanya merupakan uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing.
Dalam penyitaan tersebut, penyidik juga turut menyita sejumlah kendaraan bermotor.

“Seluruh barang bukti ini akan dikonfirmasi kepada para saksi, baik saat proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan nanti,” tegas Ali Fikri.

Ia menambahkan jika nantinya sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka seluruh aset dan lainnya yang saat ini telah disita KPK dapat dirampas untuk negara.

“Ini merupakan salah satu capaian dan tambahan pemasukan bagi negara dari asset recovery tindak pidana korupsi maupun TPPU untuk dipergunakan bagi pembangunan,” tegas Ali Fikri.

Dia menjelaskan dalam penanganan perkara TPPU, KPK berharap peran serta masyarakat jika mengetahui aset-aset lainnya yang diduga terkait dalam perkara Abdul Wahid.

“Silakan menginformasikan hal itu kepada KPK.
Hal ini sebagai wujud keturutsertaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dan optimalisasi penerimaan negara melalui penegakan hukum,” tegasnya.

Disebut Ali Fikri, perkara yang menjerat AW berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Rabu (15/10/2021).
Dari hasil OTT, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu Plt Kepala Dinas PUPRP HSU Maliki, Direktur CV Hanamas Marhaini dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi.

Perkara diawali saat AW selaku Bupati HSU menunjuk Maliki sebagai Plt Kadis PUPRP Kabupaten HSU.

KPK menduga ada penyerahan sejumlah uang yang dilakukan Maliki kepada AW untuk mendapatkan posisi sebagai kepala dinas.

“Diduga ada penyerahan sejumlah uang oleh MK (Maliki) untuk menduduki jabatan tersebut karena sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka AW,” ucap Ali Fikri.

Tersangka AW dijerat melanggar Pasal 12 huruf a tau Pasal 12 huruf b atau Pasall 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Tim)