SuarIndonesia – Kado terindah menjelang tutup tahun 2019 berhasil didapatkan pelayananan pengaduan publik Pemko Banjarmasin, dari Kemenpan RB.
Penghargaan dan tropy yang diserahkan langsung Menpan RB Tjahyo Kumolo itu adalah, TOP 10 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik dengan kategori terbaik pertama pengelola dengan aspek dampak terbaik untuk Pemko Banjarmasin.
Sedangkan terbaik kedua untuk pengelola dengan aspek dampak terbaik diberikan kepada Pemko Banjarbaru.
Di malam penganugerahan penghargaan yang dilaksanakan di Ball Room Hotel Le Maridien, Jakarta, Senin (09/12) itu, pemerintah kota berjuluk seribu sungai juga mendapatkan penghargaan TOP 30 Instansi Pemerintah Penyelenggaran Pengelola Pelayanan Publik.
Kedua penghargaan untuk Walikota Banjarmasin Ibnu Sina itu, diterimakan oleh Sekda Kota Banjarmasin H Hamli Kursani.
Menurut H Ibnu Sina, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh ASN yang bertugas di Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang kemudian diapresiasi oleh pemerintah pusat.
Karena itu, ia berharap, para ASN jangan cepat berpuasa diri. Sebab apa yang sudah didapatkan itu harus bisa dipertahankan di kemudian hari.
“Alhamdulillah, kerja keras pian-pian (kalian-red) dalam mengelola pengaduan masyarakat diapresiasi menjadi yang terbaik oleh Menpan RB. Selamat dan sukses serta pertahankan. Banjarmasin Bisa. Banjarmasin BAIMAN,” ujarnya, seperti yang ditulisnya dalam whatsApp.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, berharap ke depan akan lahir top pengelolaan pengaduan pelayanan publik walau tidak melalui kompetisi ini.
Ia pun mengajak agar instansi tidak malu untuk meniru dan mereplikasi upaya instansi lain yang telah baik.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, kompetisi yang didukung oleh The United States Agency for International Development (USAID) itu bertujuan membangun komitmen instansi pemerintah dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik, melalui penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).
Kementerian Pendayagunaan Apartur-RB mendorong peningkatan pelayanan publik dalam membangun pengelolaan pengaduan yang partisipatif dan dapat dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan.
Perbedaan utama kompetisi SP4N-LAPOR! 2019 dibanding tahun lalu adalah jenis peserta yang diperkenankan mendaftar diperluas.
Di tahun sebelumnya, jelasnya, peserta hanya berasal dari kementerian, lembaga, pemda, BUMN, dan BUMD.
Namun saat ini, kompetisi diikuti pula oleh unit pelaksana pelayanan publik lainnya, termasuk di dalamnya unit pelaksana pelayanan publik di bawah instansi vertikal, kantor perwakilan, dan Perguruan Tinggi Negeri.
Total peserta Kompetisi SP4N-LAPOR! 2019 mencapai 312 instansi.
Jumlah ini mengalami peningkatan 92,5 persen dibandingkan jumlah peserta tahun lalu yang hanya i 162 instansi.
Peserta itu terdiri atas 187 pada kategori instansi pemerintah dan 165 pada kategori Unit Pelayanan Publik (UPP).
Dewan juri terdiri dari Menteri PANRB periode 2011-2014 Azwar Abubakar, General Manager Media Services Berita Satu TV Adi Prasetya, Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Akademisi Meuthia Ganie-Rochman, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sularsi, dan Direktur Program dan Produksi iNews Sulaeman Sakib.
Pemko Banjarmasin saat penjurian dan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019, dihadiri langsung oleh H Ibnu Sina.
Dalam paparannya di hadapan lima orang tim penilai tersebut, pemimpin Bumi Kayuh Baimbai ini menjelaskan, memaparkan berbagai kegiatan dan inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan tim pengelola pengaduan Setda Kota Banjarmasin.
Di antaranya tentang inovasi program berdasarkan trending topik pengaduan masyarakat yakni program Batiga (Banjarmasin Tanpa Lubang Jalan, Banjarmasin Tetap Terang dan Banjarmasin Tanpa Banjir).
“Program ini untuk mempercepat tindaklanjut dan mengurangi potensi pengaduan berulang. Jadi dengan adanya program Batiga ini kecepatan respon sesuai standar SP4N Lapor yakni 3 sampai 4 hari terpenuhi dalam program Batiga,” ujar H Ibnu Sina, saat di Ball Room Hotel Arya Duta Semanggi.
Selain itu, ia juga menjelaskan program inovasi lainnya, yakni workshop pengaduan berbasis bukti.
Dikatakannya, dengan inovasi tersebut, selain semua laporan yang masuk dapat dipertanggungjawabkan, dan pengaduan masyarakat yang masuk juga bisa dijadikan acuan untuk melakukan pembenahan dalam pembangunan kota.
Hal lain yang disampaikannya saat itu tentang kegiatan yang mengikutsertakan komunitas Lapor.
Dijelaskannya lagi, komunitas ini selain melibatkan secara langsung masyarakat juga melibatkan instansi lintas sektoral seperti TNI dan Polri.
Harapannya, dengan keterlibatan semua pihak, maka semua persoalan yang timbul ditengah masyarakat dapat segera diatasi.
Untuk inovasi lainnya yang saat ini juga gencar dilaksanakan Pemko Banjarmasin, terkait pelayanan pengaduan masyarakat ini adalah program Lapor Baiman Go To School.
“Program ini untuk memberikan pengetahuan kepada para siswa di tingkat sekolah menengah atas agar mengenal program lapor dan berani memberikan laporan terkait pembangunan kota,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan yang juga menerima penghargaan, serta beberapa kabupaten lain di Bumi Lambung Mangkurat.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
