GUBERNUR Rudy Mas’ud Didesak Mundur!

SuarIndonesia — Aliansi Rakyat Kaltim mendesak Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya. Tuntutan itu disuarakan dalam aksi 21 April di depan kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, dengan alasan gubernur dinilai telah kehilangan legitimasi dari rakyat.

Koordinator lapangan sekaligus humas Aliansi Rakyat Kaltim, Lukman Nil Hakim menyebut, massa aksi tidak mendapat sambutan baik saat tiba di Kantor Gubernur siang tadi. Ia menilai pemasangan kawat berduri dan penjagaan ketat mencerminkan sikap tidak terbuka terhadap masyarakat.

“Kami ingin Gubernur ini turun langsung. Setidaknya dia mengundurkan diri karena moralnya, karena dia sudah kehilangan legitimasi dari rakyatnya. Kami juga disambut tidak ramah, dengan pagar kawat berduri. Itu melambangkan penolakan terhadap rakyat yang ingin bertanya kepada pemimpinnya,” katanya kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).

“Rakyat Kaltim hanya ingin menanyakan pertanggungjawaban gubernurnya. Tapi sampai sekarang kami masih berjuang dan belum ditemui,” lanjutnya.

Bahkan sampai massa aksi bunar pada pulul 17.30 Wita, mereka belum juga bisa bertemu dengan Gubernur Kaltim.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan utama, mulai dari penghentian praktik KKN hingga evaluasi total kebijakan pemerintah daerah. Mereka juga meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

“Kami menolak segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan. Tuntutan utama kami stop praktik KKN sekarang juga, dan semua kebijakan yang tidak pro rakyat harus dievaluasi,” ujar Lukman.

Ia juga menyoroti dugaan nepotisme yang dinilai terjadi di berbagai sektor pemerintahan, termasuk penempatan orang-orang dekat di sejumlah posisi strategis. Selain itu, kebijakan anggaran seperti pengadaan kendaraan operasional Rp 8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan Rp 25 miliar turut menjadi perhatian.

“Nepotisme itu terlihat jelas. Penempatan orang-orang dekat di berbagai posisi. Ditambah kebijakan pengadaan kendaraan operasional Rp 8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan Rp 25 miliar,” katanya.

Penghapusan subsidi BPJS untuk sekitar 49 ribu masyarakat Kaltim juga disebut sebagai kebijakan yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

“Penghapusan subsidi BPJS untuk 49 ribu orang itu sangat menyakitkan. Itu bukan angka kecil,” tegasnya.

Ia menilai, selama satu setengah tahun kepemimpinan, belum ada perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat. Bahkan, sikap pemerintah yang tidak menemui massa dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat.

“Sampai sekarang tidak ada perubahan. Bahkan saat demo ini, kami tidak ditemui. Padahal katanya mau menemui. Tapi faktanya tidak ada,” ujarnya.

Hingga sore tadi, demonstrasi berjalan dengan aman. Namun karena tidak mendapat respons, aksi lanjutan tidak menutup kemungkinan akan kembali digelar.

“Saya juga belum bisa memastikan ya bahwa perjuangan ini akan berlanjut terus, sambil kita juga duduk setelah aksi ini, kita bersama-sama. Nanti kita akan lihat bagaimana kondisi ke depannya,” pungkasnya.

Diketahui massa aksi yang bergerak dalam demo 21 April mencapai kurang lebih 3.000 orang. Mereka terdiri dari lima elemen, mahasiswa, serikat buruh, driver ojol, ormas, dan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Demo Sempat Ricuh

Sementara itu, dilansir dari detikKalimantan, Aksi unjuk rasa 21 April di Kalimantan Timur sempat ricuh hingga terjadi pengamanan terhadap sejumlah massa. Meski begitu, polisi memastikan situasi tetap terkendali tanpa korban luka maupun insiden serius.

Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro mengatakan pelaksanaan aksi berjalan damai dan aspirasi massa telah disampaikan di DPRD Kaltim serta Kantor Gubernur. Ia menyebut penyampaian aspirasi tersebut juga telah dimonitor oleh gubernur.

“Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa dan peserta jukrasa. Hari ini pelaksanaan jukrasa bisa jalan dengan damai, tertib, penyampaian aspirasi juga tadi sudah disampaikan di gedung DPRD dan diterima oleh pimpinan DPRD,” ujarnya, saat ditemui wartawan di lokasi aksi, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan aspirasi dari aliansi dan mahasiswa di Kantor Gubernur juga telah termonitor. Secara umum, pelaksanaan aksi disebut berjalan dengan baik.

“Dan secara umum alhamdulillah pelaksanaan jukrasa bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Endar turut mengapresiasi seluruh pihak yang berupaya menjaga Kalimantan Timur tetap damai. Ia menilai situasi hingga malam hari masih dalam tahapan wajar dan sesuai dengan standar operasional pengamanan.

“Untuk yang malam ini, saya rasa masih dalam tahapan yang wajar menurut kami dan tentunya dengan apa yang kita lakukan sesuai standar operasional, semuanya bisa terkendali, aman, tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit,” ucapnya.

Ia berharap ke depan penyampaian aspirasi dapat terus dilakukan dengan cara yang tertib dan damai seperti yang terjadi saat ini.

“Semoga ke depan bisa berjalan dengan baik, damai, aspirasi berikutnya bisa dilaksanakan seperti ini, bisa sampai semuanya dan tetap tertib,” lanjutnya. (*/ut)