SuaIndonesia – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dr (H.C). H Supian HK SH MH, menegaskan bahwa sinergi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) adalah kunci utama untuk mempercepat pembangunan di Banua.
Hal tersebut disampaikan Supian HK dalam Seminar Nasional Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan yang berlangsung di Banjarmasin Senin (20/4/2026). Acara merupakan kolaborasi antara BPK RI dan PW IKA PMII Kalsel.
Supian HK menjelaskan bahwa forum ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi antara pihak eksekutif, legislatif, akademisi, hingga mahasiswa mengenai tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
“Jika hasil audit BPK dipahami dengan baik oleh semua pihak, rekomendasi yang diberikan bisa segera ditindaklanjuti.Dengan begitu, hambatan dalam pelaksanaan pembangunan bisa diminimalisir,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa transparansi APBD sangat krusial untuk mencegah kebocoran anggaran.
Hal ini bertujuan agar program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat berjalan tepat sasaran bagi masyarakat Kalsel.
Kegiatan dihadiri sejumlah tokoh lintas sektor, di antaranya, Fathan Subchi (Anggota VI BPK RI) Hasnuryadi Sulaiman (Wakil Gubernur Kalimantan Selatan), Abdul Hafiz Anshari AZ (Akademisi), Fachrudin (Direktur Utama Bank Kalsel) dan sejumlah Anggota DPRD Kalsel serta kepala daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Kehadiran para pimpinan daerah ini menunjukkan komitmen kolektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kalsel (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
