TERANCAM MELAMBAT Progres Proyek Pelebaran Jalan di Batola, Komisi III DPRD Kalsel Temukan Masalahnya

- Penulis

Selasa, 15 Juli 2025 - 14:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Temuan ini mengemuka saat Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bersama Wakil Ketua DPRD Desy Oktavia Sari, turun langsung ke lapangan pada Senin (14/7/2025) (SuarIndonesia/Ist)

Temuan ini mengemuka saat Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bersama Wakil Ketua DPRD Desy Oktavia Sari, turun langsung ke lapangan pada Senin (14/7/2025) (SuarIndonesia/Ist)

SuarIndonesia – Progres proyek pelebaran jalan nasional yang krusial di Kabupaten Barito Kuala (Batola) terancam melambat.

Penyebab utamanya adalah masalah pembebasan lahan dan relokasi utilitas yang belum juga tuntas.

Temuan ini mengemuka saat Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), bersama Wakil Ketua DPRD Desy Oktavia Sari, turun langsung ke lapangan pada Senin (14/7/2025).

Didampingi oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Kalsel, dewan meninjau proyek di Desa Berangas Timur dan Kelurahan Handil Bhakti.

Proyek strategis sepanjang 2,53 km ini bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas dari Jalan Trans Kalimantan menuju Batas Kota Banjarmasin.

Namun, dalam pantauan di lokasi, dewan menemukan beberapa kendala serius yang menghambat pengerjaan, terutama di segmen 1 dan 2.

“Memang ada beberapa titik pengerjaan jalan, terutama di segmen 1 dan segmen 2 yang lahannya masih belum dibebaskan,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, di sela-sela kunjungan.

Selain lahan warga yang belum bebas, sejumlah utilitas publik seperti pipa PDAM, tiang listrik, dan kabel telekomunikasi juga masih berdiri kokoh di jalur yang seharusnya dilebarkan. Hal ini membuat kontraktor tidak bisa bekerja maksimal.

Baca Juga :   JABATAN DEFINITIF Sekda Kalsel Terisi, M Syarifuddin Segera Dilantik

Menanggapi hal ini, Mustaqimah menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah. Komisi III akan mendorong alokasi dana untuk pembebasan lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Mudah-mudahan nanti pada saat di anggaran perubahan, kita akan siapkan anggaran untuk pembebasan lahan, karena itu memang ranahnya provinsi ya untuk pembebasan,” tuturnya.

Komisi III berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kalsel dan pihak terkait lainnya agar proyek yang ditargetkan selesai pada Desember 2025 ini dapat berjalan lancar.

“Kami mengapresiasi kerja keras semua tim di lapangan.

Harapan kita semua, proyek ini bisa selesai tepat waktu untuk mendukung konektivitas dan perekonomian di Kalsel,” tutupnya. (*/HM)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

IKA UNAIR Kalsel, “Podcast” Bersama Kajati dalam Rangkaian “Tour Office”
KABID HUMAS : Penahanan Babeh Aldo Guna Proses Penyidikan, Begini Reaksi Tim Kuasa Hukum Tersangka
NASIB KRITIKAN Babeh Aldo Berujung Ditahan Penyidik Polda Kalsel
FESTIVAL Kuliner Banua Berikan Dampak Positif bagi UMKM
HELIKOPTER Water Bombing Dioptimalkan Tangani Karhutla
TKD BERKURANG, Anggaran Dinas PUPR Kalsel 2027 Anjlok 800 Miliar
PATROLI HUMANIS Perkuat Kedekatan dengan Warga Sungai Miai Dalam
DIUPAYAKAN Penerbangan Umrah Langsung ke Jeddah

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:31

DIUSULKAN Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:00

IKA UNAIR Kalsel, “Podcast” Bersama Kajati dalam Rangkaian “Tour Office”

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:33

NASIB KRITIKAN Babeh Aldo Berujung Ditahan Penyidik Polda Kalsel

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:24

FESTIVAL Kuliner Banua Berikan Dampak Positif bagi UMKM

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:17

HELIKOPTER Water Bombing Dioptimalkan Tangani Karhutla

Rabu, 22 Juli 2026 - 20:05

KOMJAK Pantau Langsung Penanganan Perkara Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 - 22:04

TKD BERKURANG, Anggaran Dinas PUPR Kalsel 2027 Anjlok 800 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:20

PATROLI HUMANIS Perkuat Kedekatan dengan Warga Sungai Miai Dalam

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) memberikan keterangan kepada pers usai rapat koordinasi membahas peraturan presiden (Perpres) terkait ojek daring (ojol) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: Antara/Fath Putra M)

Nasional

PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung

Kamis, 23 Jul 2026 - 23:03

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: Antara/Fath Putra M)

Nasional

NANIK S Deyang Diminta jadi Dewan Pengawas BGN

Kamis, 23 Jul 2026 - 22:56

Petugas kepolisian mengecek barang bukti yang ditampilkan saat konferensi pers kasus judi online jaringan internasional, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/6/2026). (Foto: Antara/Fauzan/kye)

Bisnis

PERPUTARAN Dana Judol Rp40,3 T pada Triwulan I-2026

Kamis, 23 Jul 2026 - 22:24

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca