SIDANG SENGKETA Pileg: KPU Nilai Sistem Noken Pemilu 2024 Agak Aneh, Minta MK Hadirkan Ahli

SuarIndonesia — Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menilai sistem noken yang masih diterapkan di beberapa darah di Papua pada pemilihan legislatif 2024 agak aneh karena ada perbedaan hasil perolehan suara. Hasyim meminta ahli bisa menjelaskan terkait sistem noken itu.

Hal itu disampaikan Hasyim Asy’ri saat mengikuti sidang PHPU Pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat (3/5/2024) panel satu.

Mulanya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh bertanya kepada KPU terkait proses kesepakatan oleh kepala suku dalam sistem noken. Daniel bertanya apakah KPU ikut atau tidak di dalam proses tersebut.

“Apakah posisi KPU itu hanya menunggu, menerima hasil, atau ikut dalam proses kesepakatan itu? Karena dalam beberapa perkara tadi, itu ada yang suaranya di distrik itu ada, tapi kemudian di rekapitulasi tingkat kabupaten itu hilang,” kata Daniel.

Hasyim mengatakan baru kali ini mengalami fenomena lain pada sistem noken. Menurutnya, perolehan suara di sistem noken pada pemilu 2024 berubah.

“Berdasarkan pengalaman kami dari pemilu ke pemilu, baru kali ini maksud saya Pemilu 2024 fenomena noken yang sekarang ini ada di dua provinsi, yaitu Papua Pegunungan dan Papua Tengah, khusus untuk Papua Pegunungan dari 8 kabupaten yang mempraktikkan ini ada dua yang tidak mempraktikkan, yaitu Pegunungan Bintang dan Lanny Jaya,” kata Hasyim, seperti dikutip detikNews.

“Selama ini pemahaman kita soal noken, perolehan suara disepakati dengan kepala suku atau kepala kampung, kampung ini desa kalau di Papua, sudah diikat untuk partai tertentu, tiba-tiba nanti di distrik berubah geser ke partai lain atau calon lain, nanti di kabupaten berubah lagi kepada partai atau calon lain,” jelasnya.

Hasyim menjelaskan sistem noken yang selama ini dipahami adalah perolehan suara disepakati dengan kepala suku atau kepala kampung untuk partai tertentu. Namun, Hasyim mengaku merasakan keheranan yang sama dengan Daniel pada hasil pemilu kali ini.

“Pada waktu rekapitulasi saya tanya kepada teman-teman partai yang berasal dari Pegunungan atau teman-teman KPU. Saya tanya apakah ada mekanisme noken, yang katakanlah istilahnya perjanjian lama, di tingkat desa lalu bisa diubah dengan perjanjian baru oleh kepala suku tingkat kecamatan atau distrik, lalu bisa diubah lagi oleh kepala suku tingkat kabupaten? Enggak ada yang bisa jawab,” ungkapnya.

Hasyim berpendapat ahli terkait sistem noken perlu dihadirkan ke persidangan untuk menjelaskan cara kerja sistem tersebut.

“Oleh karena itu saya kira penting juga Mahkamah menghadirkan ahli yang memahami dan pernah riset tentang noken. Ahli sosiologi, ahli antropologi, mungkin teman-teman dari kampus-kampus di Papua,” tutur dia.

Hasyim mengatakan pada pemilu sebelumnya, hasil noken selalu konsisten. Dia pun mengaku heran karena baru kali ini hasilnya bisa berubah.

“Karena biasanya kalau noken itu konsisten. Begitu diikat di desa konsisten di kecamatan atau distrik sampai kabupaten itu konsisten. Baru kali ini, Yang Mulia, jadi pencermatan Yang Mulia Prof Daniel sama dengan saya, ini kok agak aneh di setiap tingkatan berubah dan itu terjadi di semua partai,” pungkasnya. [*/UT]