SETELAH AKSI MASSA, Giliran Pemilik Pelaihari City Mall Angkat Bisa “Silahkan Bangunannya Dibongkar”

Pemilik lahan Pelaihari City Mall, H Mawardi (kanan)

SuarIndonesia – Setelah aksi massa koalisi, yang sempat ricuh saat aksi unjuk rasa di DPRD Kabupaten Tanah Laut, Senin (19/10/2020) hingga berakhir adanya laporan ke Polda Kalsel.

Giliran pemilik lahan Pelaihari City Mall angkat bicara.“Saya sangat menyayangkan kejadian kemarin, dimana kebebasan berpendapat seakan-akan dihalangi,” ucap H Mawardi kepada wartawan, saat di Banjarmasin, Selasa (20/10/2020).

Terkait dengan teman-teman LSM yang melakukan aspirasi, lanjutnya, pihaknya  sama sekali tidak ada memprovokatori.

“Memang mereka datang ke tempat saya mempertanyakan status bangunan itu dan saya sampaikan kepada mereka bahwa kemarin sudah audiensi di DPRD Tanah Laut, namun tidak ada titik temu

Kami kirim surat keberatan penyegelan yang kami nilai tidak sesuai prosedur, namun tidak pernah dijawab Bupati Tanah Laut kemudian kami mengirim surat ke gubernur juga tidak ada jawaban<’ jelasnya.

Akhirnya mereka melakukan penyegelan, yang tidak ada surat keputusan penyegelan hingga tidak ada berita acaranya.

Terkait izin yang dipertanyakan dan kami harus membayar IMB dan PBB.

“Kami sudah melakukan permohonan IMB pada 30 Januari 2018 lalu.

Kami siap membayar, tapi apa yang kami bayar, diukur saja tidak tanah kami bagaimana kami harus membayarnya,” ujarnya lagi.

Ditanya terkait ancaman Sekda Tala, yang akan membongkar bangunan itu dalam waktu 30 hari kedepan.

“Saya tegaskan tidak perlu menunggu 30 hari. Bongkar saja hari ini, jika memang pembongkaran itu menurut anda benar dan membuat prestasi jadi baik lakukan sekarang.

Tapi ingat, jangankan pembongkaran, penyegelan yang tidak sesuai aturan saja akan kami lakukan upaya banding,” ucap H Mawardi dengan nada tinggi

Sementara itu Aliansyah, Ketua Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintahan dan Parlement (KPK-APP) menyampaikan bahwa aksi yang mereka lakukan kemarin merupakan aksi kepedulian teman-teman LSM se Kalsel.

“Banyak persoalan-persoalan yang ada di Tanah Laut, diantaranya mangkraknya pembangunan pelabuhan di Swarangan dan Jorong, padahal itu program nawacita Presiden Joko Widodo.

“Banyak pembangunan sarang burung di perkotaan Kabupaten Tanah laut, apakah ada izinnya dan banyak pembangunan jalan yang tidak selesai dan terjadinya banjir karena banyaknya tambang ilegal,” pungkas Aliansyah. (ZI)