SAMPAIKAN ASPIRASI, Komisi II DPRD Kalsel Minta Tambahan Kuota BBM Nelayan

SuarIndonesia – Suarakan Keluhan Nelayan Banua, Komisi II DPRD Kalsel Datangi BPH Migas di Jakarta, p[ada Rabu (29/11/2023).

Langkah proaktif DPRD Kalsel ini menyampaikan aspirasi serta keluhan yang tengah dirasakan oleh para nelayan di wilayah Kalsel terkait kekurangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo, menekankan bahwa kekurangan kuota BBM telah memberikan dampak yang signifikan bagi para nelayan.

” Kita memfokuskan perhatian pada urgensi peningkatan kuota BBM untuk mendukung kegiatan nelayan, terutama yang berhubungan langsung dengan proses penangkapan ikan dan pengelolaan hasil laut lainnya,” ycapnya

Dirinya menjelaskan bahwa situasi kekurangan BBM telah menghambat kegiatan operasional nelayan, dan berdampak pada perekonomian mereka serta pasokan ikan bagi masyarakat. Kekurangan ini menjadi hambatan serius dalam menjaga keberlangsungan usaha nelayan dan stabilitas ekonomi yang ada di banua.

“Kita komisi II, sebelumnya sudah melaksanakan RDP dengan para nelayan, terutama Kalsel bagian pesisir. Banyak dari mereka yang merasakan BBM bersubsidi, namun masih sangat terbatas. Selain BBM, keterbatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) juga merupakan kendala bagi mereka. kami berharap ada tambahan kuota BBM subsidi bagi para nelayan, plus juga tambahan SPBN-nya,” Harap Imam.

Adapun kunjungan perwakilan DPRD Kalsel ke BPH Migas merupakan langkah konstruktif dalam upaya mendekatkan suara langsung dari lapangan kepada pihak terkait di tingkat nasional.

Mereka berharap agar BPH Migas dapat mengambil langkah serius untuk mempertimbangkan peningkatan alokasi kuota BBM dan penambahan SPBBN bagi nelayan Kalsel sebagai solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi.

Sementara itu, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas, Sentot Harijady Branjanto Tri Putro mengatakan akan mencatat segala aspirasi yang disampaikan oleh para wakil rakyat “Rumah Banjar” yang berfokus mengurusi ekonomi dan keuangan tersebut.

Isu-isu yang didapatkan akan menjadi bahan evaluasi dalam kebijakan-kebijakan mereka ke depan guna mendukung perekonomian masyakat petani lebih-lebih lagi Kalsel sebagai pintu gerbang serta penyangga IKN. (*/HM)