SuarIndonesia – Melalui dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), pasangan H Syaifullah Tamliha dan Kepala Rumah Sakit Ulin Banjarmasin DR Diauddin telah memenuhi syarat untuk berlaga di Pemilihan Bupati Kabupaten Banjar 2024.
Dengan dukungan PPP dan Gerindra, Tamliha – DR Diaudiin yang mengunakan tag line SAFA DIA mendapatkan 13 kursi atau diatas persyaratan minimal 9 kursi atau 20 persen dukungan di DPRD Kabupaten Banjar.
Walaupun bisa melenggang untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati – Wakil Bupati Banjar pada 27 hingga 29 Agustus mendatang, pasangan ini tetap mengandeng partai kecil dan non parlemen.
Jadi SAFA DIA, memastikan tak membedakan Partai Kecil dan Non Parlemen yang bakal digandeng beragam, mulai dari PBB, PSI, Gelora, Partai Buruh dan Partai lainnya.
Bakal dengan tag line SAFA DIA, Calon Bupati Banjar, Syaifullah Tamliha mengatakan dalam Pilkada 2024 ini, tidak membedakan partai besar atau partai kecil dalam mendukung dirinya maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar.
Yang paling penting adalah dukungan partai ini bisa memuluskan langkah maju dan memenuhi syarat mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Banjar.
Selain itu, semua partai politik yang mendukungnya memiliki kesamaan visi, misi dan program yang membawa Kabupaten Banjar lebih maju, bebas dari korupsi serta memiliki moral yang kuat dalam pencegahan politik uang dan praktek politik tercela.
Syaifullah Tamliha menegaskan sebagai putra Banjar asli, dirinya tidak menginginkan Kabupaten Banjar tertinggal dari Kabupaten lain dan masyarakatnya tidak sejahtera.
Selain itu, dirinya berjanji untuk menepati janjinya seandainya diberi kepercayaan di pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjar.
“Sebagai putra asli Banjar, kami tidak ingin Kabupaten Banjar tertinggal dari kabupaten yg lain dan bersatu padu menyejahterakan rakyatnya, bukan sekedar setiap pilkada berbagi uang yang setelahnya rakyat ditinggalkan dengan tumpukan banjir setiap saat, jalan rakyat penuh lubang dan bantuan sosial seakan bantuan pribadi seorang bupati tanpa keterusterangan,” kata Syaifullah Tamliha. (*/SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















