SuarIndonesia – Salah seorang saksi yang diajukan JPU KPK dalam perkara Bupati nonaktif HSU (Hulu Sungai Utara), Abd Wahid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (11/7/2022) adalah Rohana yakni Istri dari terpidana mantan Plt Kadis PUPRP HSU.
Sedangkan saksi lainnya adalah Muhaidi Pemilik asal Sarang walet, Megaerawati pemilik Tanah yang di beli Abdul Wahid, Ahmad khairuraji, Penunggu Sarang Walet dan Tajuddin noor, pemilik Tanah yang dibeli Wahid
Rohana dalam kesaksian mengatakan bahwa ia mendapat informasi kalau Kepala Dinas tempat suaminya berkerja masih kosong.
Menurut keterangan suaminya Maliki, untuk menjabat sebagai Plt, Terdakwa Abdul Wahid minta imbalan sebaser Rp 500 juta, ini dibayar dari hasil menjualan mobil dan meminjam kepada adik Maliki.
Rohana yang kini masih menjabat sebagai Kepala Seksi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu HSU juga diminta terdakwa Rp 10 juta.
Dibagian lain ia mengatakan bahwa soal fee proyek diakui tidak mengetahui, tetapi kalau ada PNS yang mau mutasi pasti bayar kepada terdakwa.
Sedangkan saksi lainnya membenarkan kalau tanah miliknya dibeli oleh terdakwa, seperti dikatakan saksi Mega Erawati mengakui, dengan nilai Rp 170 juta.
Sementara saksi Muhaidi sarang walet miliknya dibeli terdakwa
Rp 2 Miliar 525 juta yang dicicil sebanyak 10 kali dan pada tahun 2017 cicilan itu lunas..
Sidang yang berlangsung menjelang Magrib tersebut Majelis Hakim Dipimpin hakim Yusriansyah dengan didampingi Ahmad Gawie dan Arif Winarno, sementara JPU KPK ditangani oleh Tito Zailani.
Saksi lainnya yaknii Ahmad Khairuraji mengakui, saat ini Sarang Burung Walet yang dimiliki Wahid panen dalam 4 bulan dengan hasi nya 4-5 kilo dengan terkumpul hasilnya sebesar Rp 244 juta lebih.
Uang nya itu di setor ke Bank nama saya, tapi buku Bank dan ATM nya di tangan Wahid
JPU KPK Tito Jaelani usai sidang mengatakan, intinya saksi yang dihadirkan tentang TPPU terkait hak atas kepemilikan tanah kepada abdul wahid, dan diatas namakan anaknya Almien Safari i.
Tito mengatakan pada sidang mendatang masih menghadirkan saksi yang menyangkut masalah tindak pidana pencucian uang, sesudah itu akan dihadirkan pula saksi ahli.
Seperti diketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Fahmi SH MH, mendakwa Abdul Wahid dengan sejumlah dakwaan alternatif.
Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Alternatif kesatu yang kedua, Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Kemudian dakwaan alternatif ketiga yang kesatu, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Lalu alternatif ketiga yang kedua, Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
