PROYEK Jembatan Pulau Laut di Tanbu dan Kotabaru Harus Dilanjutkan Dianggaran Tahun 2022

PROYEK Jembatan Pulau Laut di Tanbu dan Kotabaru Harus Dilanjutkan Dianggaran Tahun 2022

SuarIndonesia – Komisi III DPRD Kalsel mengusulkan Proyek Jembatan Pulau Laut di Tanah Bumbu dan Kotabaru kembali dilanjutkan pada tahun 2022 dan bisa masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Pembangunan jembatan di Tanah Bumbu dan Kotabaru (Pulau Laut) kita dorong dapat kembali dilanjutkan pada tahun anggaran 2022,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, usai rapat kerja membahas proyeksi anggaran Tahun 2022 bersama jajaran Dinas PUPR Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Kamis (8/7/2021).

Menurut Sahrujani, proyek jembatan Pulau Laut, sebelumnya telah ada dana APBD Provinsi Kalsel yang telah ditanamkan hampir Rp 200 miliar, dan harus ditindaklanjuti.

“Harus ada gerakan untuk melanjutkan proyek Jembatan Pulau Laut dengan total anggaran di atas Rp 1 Triliun.

Kita harus optimis mendorong pemerintah Provinsi bersama-sama sepakat untuk melobi ke kementerian agar proyek jembatan Pulau Laut dimasukkan proyek strategis nasional (PSN),” katanya.

H Sahrujani mengatakan, pembangunan Jembatan Tanah Bumbu-Pulau Laut mengemuka saat Komisi III dan Dinas PUPR rapat membahas proyeksi Tahun 2022 setelah ada anggota dewan yang mempertanyakan kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut.

“Ada salah satu anggota dewan yang mengusulkan bagaimana jembatan di Tanbu-Pulau Laut kembali dilanjutkan, agar di sisa masa jabatan Gubernur yang akan datang bisa selesai,” ujarnya lagi.

Sahrujani menambahkan, dalam rapat juga dibicarakan soal proyek-proyek jalan di Kalsel yang belum selesai pada 2021.

Menurut politisi Partai Golkar itu, mengupayakan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diperoleh dari Kementerian, dengan bekerja sama anggota DPR-RI asal Kalsel di Jakart.

Sehingga pembangunan jalan yang ada di Kalimantan Selatan dapat berjalan.

“Segala macam harus kita upayakan agar mendapat anggaran DAK dari Kementerian,” kata Sahrujani.

Selain itu lanjut dia,  Komisi III juga meminta data proyek program kerja yang tidak terealisasikan di tahun 2021 karena adanya defisit anggaran sekitar Rp 200 miliar akibat pandemi Covid-19 (HM)

 195 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: