PROSES Mediasi Pedagang Batuah Belum Diketahui Kepastian Waktunya

Sejumlah warga Pasar Batuah saat memblokade Jalan Manggis yang jadi akses masuk pasar lantaran lantaran menolak eksekusi lahan.(Foto/Ist)

SuarIndonesia – Proses mediasi antara warga Pasar Batuah dan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin yabg ditengahi oleh Komnas HAM RI masih belum diketahui kepastian waktunya.

Bahkan, hingga bulan Juni tahun 2022 berakhir pun jadwal proses mediasi dari Komnas HAM RI, Pemko masih belum menerima kepastian kapan digelar

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kita Banjarmasin, Ikhsan Budiman mengaku, pihaknya hanya dijanjikan bahwa mediasi yang dijalankan Komnas HAM ini di awal Juli 2022.

“Kemarin dijanjikan awal Juli, dan kita tunggu saja undangan mediasi dari Komnas HAM,” ucapnya saat dihubungi awak media, Jumat (1/7/2022).

Hal tersebut didapatkannya dari hasil pertemuan pra-mediasi yang dilakukan dirinya didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar di gedung Komnas HAM RI, belum lama tadi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Komnas HAM bersedia menjadi mediator antara Pemko Banjarmasin dengan warga Batuah, terkait kelanjutan proyek revitalisasi tersebut.

Atas dasar itu juga, Pemko menunda eksekusi penertiban di lahan pasar Batuah pada Sabtu (18/6/2022) lalu.

Baca Juga :

KOMNAS HAM RI Janjikan Mediasi Pedagang Pasar Batuah di Awal Juni

“Kita sampaikan surat penjelasan berkenaan alasan melaksanakan revitalisasi pasar Batuah dan terkait kepemilikan lahan. Begitu juga dengan proses hukum yang berlangsung,” ucapnya.

Ikhsan menerangkan, dari pertemuan itu pula, Komnas HAM berjanji bahwa mediasi antara Pemko dengan direncanakan pada awal Juli mendatang.

“Waktu dengan tempatnya mereka yang menentukan. Yang jelas mediasi bakal digelar Komnas HAM di Banjarmasin,” pungkasnya.

Di samping itu, Ikhsan memastikan, bahwa proses hukum yang tengah bergulir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin tetap berjalan sesuai ketentuan, baik sebelum mediasi ataupun sesudah mediasi

“Demi kejelasan hukum ada lebih baiknya proses hukum tetap berjalan, walaupun dari mediasi mungkin ada hal-hal yang dihasilkan,” ujarnya.

Lantas apakah proses yang terhambat ini akan mempengaruhi pendanaan dari APBN?

Berkaitan hal tersebut Ikhsan mengaku sangat optimis revitalisasi Pasar Batuah tersebut masih akan ditopang oleh APBN.

“Saat ini kami optimis masih bisa ditopang dengan APBN,” tuturnya.

“Kalaupun berpengaruh lebih pada sumber pendanaan namun proyek revitalisasi Pasar Batuah tetap jalan dengan pendanaan alternatif dari APBD,” sambungnya.

Keyakinan masih ditopangnya revitalisasi Pasar Batuah oleh APBN tersebut, bukan tanpa alasan. Rupanya Pemko Banjarmasin sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian dan menjelaskan kondisi duduk masalah yang terjadi kini di Banjarmasin.

“Sampai saat ini untuk pembangunan Pasar Batuah, asumsinya masih ditopang APBN,” pungkasnya. (SU)