PRESIDEN Prabowo ke Para Menteri: Tinggalkan yang Terlalu Protokoler, ‘Feodal’

- Penulis

Rabu, 6 November 2024 - 21:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024). (ANTARA/Yogi Rachman)

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024). (ANTARA/Yogi Rachman)

SuarIndonesia — Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Kabinet Merah Putih tak sungkan menghubunginya apabila ada permasalahan negara yang perlu ditanyakan saat ia sedang lawatan keluar negeri.

Sepanjang November ini Prabowo akan memulai kunjungan luar negeri ke beberapa negara, mulai dari China, Amerika Serikat, Inggris, Peru, dan Brasil.

“Jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya dan jangan ragu untuk telepon saya, saya terbuka. Saudara boleh telepon langsung,” kata Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

“Kita tinggalkan sekarang yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Kita ini adalah kolega, kita sama-sama mengabdi ke rakyat,” imbuhnya dikutip dari  CNNIndonesia.

Meski demikian Prabowo memberi catatan bila permasalahan yang dihadapi para menteri dan kepala badan itu bisa dicari jalan keluar lewat arahan Menko, ia meminta para anak buah menahan diri untuk menghubunginya.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan di era digitalisasi seperti saat ini, agenda diskusi hingga rapat dapat dilakukan secara daring melalui video conference.

“Jadi, silakan gunakan teknologi. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon ya kan, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar,” ujarnya sembari terkekeh.

Presiden Prabowo bakal melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama 16 hari sepanjang bulan November 2024. Prabowo menyebut, kunjungan luar negeri itu berbentuk kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja.

Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada 8-10 November 2024 atas undangan dari pemerintah setempat.

Kemudian, ia akan melakukan kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat, dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, serta menghadiri KTT G20 di Brasil.

Lalu, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer. Ia pun mengaku tengah mengkaji kemungkinan menghadiri KTT G7.

Minta Tak Banyak Seremoni: Fokus untuk Rakyat

Selanjutnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan penting kepada para anak buah di Kabinet Merah Putih agar mengurangi secara maksimal kegiatan seremonial yang kurang memiliki urgensi.

Arahan tersebut menurut Hasan disampaikan Prabowo melalui rapat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

“Beliau menekankan kita untuk tidak lagi gembar-gembor, terlalu banyak menyelenggarakan seremoni-seremoni, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional,” kata Hasan.

“Ini karena kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat. Mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis,” imbuhnya.

Selain itu, Prabowo juga berpesan agar seluruh kementerian lembaga dan badan untuk menjalankan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian dan dalam menyelenggarakan kegiatan mereka, termasuk efisiensi dalam perjalanan dinas.

Baca Juga :   REZA ARTAMEVIA Dilaporkan ke Polisi soal Dugaan Penipuan Rp18,5 M

“Tadi beliau menyampaikan ilustrasi, bahwa kalau seluruh perjalanan dinas ini diefisienkan, maka mungkin bisa menghemat anggaran dan bisa menjadi jaminan perumahan rakyat. Bisa dijaminkan sebagai jaminan perumahan rakyat. Kira-kira ilustrasinya seperti itu,” jelas Hasan.

Dalam rapat kabinet itu, Prabowo menurutnya juga memberikan pesan penting kepada para anak buah di Kabinet Merah Putih untuk fokus pada empat hal.

Prabowo pun meminta agar empat fokus utama itu benar-benar diatasi dan aparat penegak hukum tidak boleh ragu menindak kejahatan dari empat hal tersebut.

“Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi,” ujar Hasan.

Presiden:  Tak Boleh ‘Beking-bekingan’ Judi Online

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menyebut Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan tidak boleh ada persekongkolan dalam pemberantasan judi online di Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi (tengah) mendampingi Menkomdigi Meutya Hafid (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024). (ANTARA/Yogi Rachman)

Arahan tersebut menurut Meutya disampaikan Prabowo melalui rapat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

“Tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apapun itu,” kata Meutya.

Meutya mengatakan Prabowo sangat serius untuk memerangi judi online di Indonesia. Sebab menurut Prabowo, sebagian besar korban kejahatan tersebut merupakan rakyat kecil dan menengah.

Selain itu, apabila pemerintah mampu memerangi praktik judi online, maka otomatis akan membantu menumbuhkan daya beli masyarakat sehingga perekonomian negara juga akan berdampak baik.

“Membantu kita mencapai target. Jadi kurang lebih seperti itu,” kata dia.

Meutya juga menjelaskan Prabowo telah berpesan kepada seluruh jajarannya untuk bersinergi dalam memberantas judi online, hal tersebut terutama diperuntukkan untuk para aparat penegak hukum.

Sementara Kementeriannya saat ini menurutnya belum bisa berbuat banyak lantaran masih menunggu proses penyidikan berlangsung.

Namun mengingat saat ini Komdigi menjadi sorotan lantaran belasan pegawai ditangkap terkait aktivitas judi online, Meutya pun memastikan akan langsung menonaktifkan mereka apabila memang tersangkut kasus judi online.

“Jadi tidak boleh lagi ada kongkalikong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau ‘Bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online’ begitu,” ujar Meutya. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

FEBRIE Adriansyah Ditahan Kejagung!
POLRI: Bhabinkamtibmas tidak Berwenang Pungut Pajak
KUNTADI Dilantik jadi Jampidsus
DPRD KALSEL Dorong Program Rumah Layak Huni, Ribuan Unit BSPS Disiapkan 2026
PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung
NANIK S Deyang Diminta jadi Dewan Pengawas BGN
DIUSULKAN Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta
KOMJAK Pantau Langsung Penanganan Perkara Febrie

Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 00:30

FEBRIE Adriansyah Ditahan Kejagung!

Jumat, 24 Juli 2026 - 20:37

POLRI: Bhabinkamtibmas tidak Berwenang Pungut Pajak

Jumat, 24 Juli 2026 - 20:29

KUNTADI Dilantik jadi Jampidsus

Jumat, 24 Juli 2026 - 16:34

BUKA SUARA ! Pelapor Babe Aldo Merasa Terzalimi hingga Ranah Pribadi dan Apresiasi Polda Kalsel

Kamis, 23 Juli 2026 - 23:03

PEKAN DEPAN Finalisasi Perpres Ojol Rampung

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:56

NANIK S Deyang Diminta jadi Dewan Pengawas BGN

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:31

DIUSULKAN Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Talenta

Kamis, 23 Juli 2026 - 22:24

PERPUTARAN Dana Judol Rp40,3 T pada Triwulan I-2026

Berita Terbaru

Febrie Adriansyah. (detikcom/Rumondang Naibaho)

Hukum

FEBRIE Adriansyah Ditahan Kejagung!

Sabtu, 25 Jul 2026 - 00:30

SH, Nenek 70 tahun di Kotawaringin Timur ditangkap karena diduga mengedarkan sabu-sabu. (Foto: Humas Polres Kotim)

Hukum

SH, Nenek 70 Tahun Diduga Edarkan Sabu

Jumat, 24 Jul 2026 - 21:08

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan jajaran meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pos Siaga Penanganan Karhutla Kabupaten Pulang Pisau, Jumat (24/7/2026). (Foto: HO-Biro Adpim Pemprov Kalteng)

Kalteng

PENANGANAN Karhutla Dilakukan Cepat dan Responsif

Jumat, 24 Jul 2026 - 20:48

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir (kedua dari kanan). (Foto: HO-Divisi Humas Polri)

Hukum

POLRI: Bhabinkamtibmas tidak Berwenang Pungut Pajak

Jumat, 24 Jul 2026 - 20:37

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi (ketiga kanan) dalam prosesi pelantikan di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (24/7/2026). (Foto: HO-Kejaksaan Agung RI)

Hukum

KUNTADI Dilantik jadi Jampidsus

Jumat, 24 Jul 2026 - 20:29

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca